PT DPM Tanggapi Tuntutan Massa, Sebut SKKLH 2026 Bukan Izin Tambang Baru

Dairi, MISTAR.ID - PT Dairi Prima Mineral (DPM) memberikan tanggapan atas 11 tuntutan massa yang menolak kehadiran perusahaan tambang tersebut dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kamis (12/11/2026).

Melalui Chief Legal and External Officer, Radianto Arifin, dan Deputy Manager External Relations, Baiq Idayani, PT DPM menyampaikan tanggapannya melalui keterangan tertulis kepada MISTAR.

Dalam pernyataannya, perusahaan menegaskan bahwa PT DPM merupakan perusahaan pertambangan yang memiliki izin usaha resmi dan berkomitmen mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Terkait gugatan 11 warga terhadap Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup, perusahaan menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

PT DPM juga menegaskan bahwa pengajuan dan penerbitan adendum AMDAL dalam SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026 bukan merupakan tindakan untuk mengabaikan putusan pengadilan sebelumnya.

Menurut perusahaan, kewajiban memiliki persetujuan lingkungan tetap berlaku bagi setiap perusahaan pertambangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024 yang membatalkan SKKLH Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tidak menghapus kewajiban tersebut.

Perusahaan menjelaskan, SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026 bukan izin tambang baru, melainkan persetujuan atas penyesuaian dokumen lingkungan atau adendum AMDAL akibat perubahan desain tambang.

Perubahan tersebut mencakup penerapan metode backfilling, yakni pengolahan limbah untuk dimanfaatkan sebagai material pengisi rongga bekas tambang bawah tanah.

Dengan metode tersebut, PT DPM menyebut tidak lagi membutuhkan fasilitas penempatan tailing permanen di darat (tailings storage facility/TSF) yang memerlukan lahan luas.

Perusahaan juga menyatakan SKKLH terbaru telah melalui proses evaluasi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Pengajuannya, menurut PT DPM, didukung kajian teknis, pengelolaan risiko, pemantauan, serta dokumen ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait persoalan tata ruang, PT DPM menyebut adendum AMDAL tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2014–2034.

Perusahaan menyatakan kesesuaian pemanfaatan ruang telah dinilai oleh instansi berwenang berdasarkan kriteria teknis yang berlaku.

PT DPM mengaku menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memahami kekhawatiran warga terhadap kegiatan pertambangan. Namun, perusahaan membantah tudingan menjalankan kegiatan tanpa dasar hukum maupun mengabaikan kondisi lingkungan.

Menurut perusahaan, aspek keselamatan, pengelolaan limbah, perlindungan sumber air, kondisi geologi, serta potensi dampak terhadap masyarakat menjadi bagian penting yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

PT DPM menegaskan komitmennya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan.

Perusahaan berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat berlangsung secara adil dan sesuai ketentuan, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dan negara.

Sementara itu, berdasarkan pantauan MISTAR di lapangan, hingga berita ini diterbitkan, massa masih bertahan di depan Kantor Bupati Dairi dan terus menyampaikan tuntutan secara bergantian melalui pengeras suara.