Gibran Mundur, Prabowo Hadapi Ujian Keberpihakan: Rakyat atau Politisi?

GIBRAN Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Peristiwa ini membuka babak baru dalam dinamika politik nasional.

Setelah polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang akhirnya dicabut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), perhatian publik kini tertuju pada siapa sosok yang akan menggantikan Gibran.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut. Putusan Mahkamah Agung (MA) telah bersifat final.

Di tengah perkembangan itu, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. MPR selanjutnya akan memproses surat tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden? MPR akan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon pengganti untuk kemudian dipilih melalui mekanisme konstitusional.

Di sinilah Prabowo menghadapi ujian politik yang tidak mudah. Bukan hanya soal menentukan dua nama, melainkan juga membuktikan kepada publik bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kepentingan bangsa, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan kelompok politik tertentu.

Kursi Wapres Jangan Jadi Transaksi Politik

Pergantian Wakil Presiden semestinya menjadi kesempatan untuk menghadirkan sosok yang memiliki kapasitas dan integritas. Indonesia tidak kekurangan persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Mulai dari tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, persoalan pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Dalam kondisi seperti ini, sosok yang menduduki posisi Wakil Presiden seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan. Bukan sekadar memiliki kedekatan dengan Presiden, menjadi representasi kelompok tertentu, atau dianggap berjasa dalam perjalanan politik kekuasaan.

Kita tentu memahami bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari kompromi. Dukungan partai dan komunikasi antarelite merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Namun, kompromi politik hendaknya tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan kualitas seseorang yang akan menduduki jabatan publik.

Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah bagi partai politik ataupun bentuk balas jasa kepada orang-orang yang pernah berada di lingkaran kekuasaan. Ada tanggung jawab besar yang melekat pada jabatan tersebut, terutama dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan dan menjawab persoalan masyarakat.

Karena itu, dua nama yang diajukan Prabowo seharusnya benar-benar mencerminkan kapasitas, pengalaman, rekam jejak, dan integritas. Jangan sampai proses ini justru berubah menjadi ajang negosiasi untuk membagi pengaruh politik.

Prabowo Jangan Hanya Mempertimbangkan Kepentingan Elite

Sebagai Presiden, Prabowo memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Kesempatan ini sekaligus menjadi gambaran tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun dalam pemerintahannya.

Selama ini, masyarakat kerap melihat bagaimana kepentingan politik elite menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan dan pembagian posisi kekuasaan. Tidak jarang, kepentingan menjaga koalisi justru lebih menonjol dibandingkan pembicaraan mengenai kebutuhan masyarakat.

Situasi seperti inilah yang tidak diharapkan rakyat kembali terjadi dalam proses penggantian Wakil Presiden.

Prabowo perlu menunjukkan bahwa kepentingan rakyat tidak boleh ditempatkan di bawah kepentingan partai maupun kelompok politik pendukung pemerintah. Sebab, jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan milik koalisi, melainkan jabatan publik yang harus dijalankan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Jika dua nama yang diajukan nantinya lebih banyak didasarkan pada pertimbangan kedekatan politik dan kepentingan elite, publik tentu berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya menjadi prioritas pemerintah.

Sebaliknya, apabila Prabowo berani mengedepankan kapasitas dan integritas, keputusan tersebut setidaknya dapat menjadi pesan bahwa jabatan publik tidak semestinya ditentukan hanya oleh kuatnya pengaruh politik seseorang.

Rakyat Jangan Hanya Menjadi Penonton

Hal lain yang tidak kalah penting adalah keterbukaan dalam proses penentuan calon pengganti. Masyarakat perlu mengetahui alasan di balik pemilihan kedua nama tersebut. Bagaimana rekam jejaknya? Apa pengalaman dan kontribusinya bagi negara? Sejauh mana kemampuannya membantu Presiden menjalankan pemerintahan?

Pertanyaan seperti ini bukan bentuk campur tangan terhadap kewenangan Presiden maupun MPR. Justru menjadi bagian dari kontrol publik dalam kehidupan demokrasi.

Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton ketika para elite politik berunding menentukan siapa yang akan menduduki jabatan penting di negara ini. Sebab, keputusan tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap arah pemerintahan dan kehidupan rakyat.

Jangan sampai pergantian Wakil Presiden hanya menjadi kesibukan baru bagi para politisi, sementara persoalan yang dihadapi masyarakat tetap berjalan tanpa penyelesaian.

Prabowo harus memahami bahwa ukuran keberhasilan memilih seorang Wakil Presiden bukan terletak pada seberapa besar dukungan politik yang bisa dipertahankan, melainkan seberapa besar kontribusi sosok tersebut bagi negara.

Prabowo Akan Berpihak ke Mana?

Pengajuan dua nama calon Wakil Presiden menjadi momentum penting bagi Prabowo. Momentum ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa pemerintahannya tidak hanya dibangun melalui kompromi politik, tetapi juga memiliki komitmen untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

Rakyat tidak membutuhkan sosok yang hanya pandai menjaga hubungan dengan elite atau memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memiliki kemampuan dan integritas, memahami persoalan bangsa, serta bersedia bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang akan menggantikan Gibran. Lebih jauh, publik sedang melihat bagaimana Prabowo menggunakan kewenangannya ketika dihadapkan pada pilihan politik yang penting.

Apakah ia akan mengutamakan kepentingan rakyat atau kembali memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan para politisi?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi salah satu gambaran tentang arah kepemimpinan Prabowo ke depan. Sebab, kekuasaan bukan semata-mata tentang mempertahankan dukungan politik, melainkan tentang bagaimana amanah yang diberikan rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. (*)

Penulis adalah editor di Mistar.id