Suket Penyetaraan SMA Gibran Dicabut, Yusril: Tak Lagi Berkekuatan Hukum

Jakarta, MISTAR.ID – Pemerintah resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Subhan Palal.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pencabutan dokumen tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dengan keputusan itu, surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan pada 2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026), dilansir dari kompas.com.

Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan yang ditetapkan pada 11 November 2026 itu sekaligus membatalkan keberlakuan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Yusril menegaskan, langkah pemerintah tersebut bukan hanya sebatas perubahan administrasi. Menurutnya, pejabat pemerintahan wajib menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Ia merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.

Lebih lanjut, Yusril menyebut tidak ada lagi upaya hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan surat keterangan tersebut melalui perkara yang telah diputus MA.

Ia menjelaskan, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Hak tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hanya diberikan kepada pihak penggugat.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," ujarnya.

Yusril menambahkan, pencabutan dokumen tersebut membawa konsekuensi terhadap status hukum penyetaraan pendidikan Gibran. Sebelumnya, surat keterangan itu menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan.

Kini, setelah dokumen tersebut dicabut dan dinyatakan tidak lagi mengikat secara hukum, muncul persoalan mengenai implikasinya terhadap persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. (kompas)