Mekanisme Selanjutnya Usai Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Antara Foto/Bayu Pratama S)
Jakarta, MISTAR.ID - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika kabar tersebut benar, bagaimana mekanisme pengunduran diri wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi?
Kabar pengunduran diri Gibran dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Arie, Rabu (11/11/2026). Dia membenarkan Gibran sudah mengundurkan diri dari Wapres.
"Pokoknya benar," ujar Budi Arie.
Tahapan Setelah Gibran Mundur
Tahapan pengunduran diri Wakil Presiden diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, ada perbedaan tahapan jika Gibran mundur atau berhenti sendiri dengan tahapan pemakzulan atau diberhentikan.
Berikut tahapannya:
- Gibran mundur
- Kursi Wapres kosong
- Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3)
- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3)
- Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)
- Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)
- Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)
- Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)
- Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3)
- MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3). (hm25/detikcom)

