DPRD Simalungun Minta Pemkab Kejar Kepastian Gaji PPPK ke Pemerintah Pusat

Simalungun, MISTAR.ID - Pemkab Simalungun diminta tidak menunggu regulasi turun terkait rencana pengalihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat. Kepastian kebijakan itu dinilai penting karena bisa mengubah ruang belanja APBD Simalungun pada 2027.

Anggota DPRD Simalungun, Joel Sinaga, mengatakan belanja gaji PPPK di Kabupaten Simalungun mencapai 300 miliar rupiah setiap tahun. Jika nantinya ditanggung melalui APBN, beban keuangan daerah akan berkurang cukup besar.

Joel meminta pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan aturan pelaksana kebijakan tersebut.

"Pemkab harus lebih proaktif mengejar regulasinya ke pusat," kata politisi Perindo itu, Kamis (12/11/2026).

Menurut Joel, informasi yang diterimanya menyebutkan pengalihan pembayaran gaji PPPK ke APBN telah dibahas dan diputuskan dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan. Kebijakan itu disebut-sebut mulai berlaku pada awal 2027.

Namun, hingga saat ini aturan resmi yang menjadi dasar pelaksanaannya belum diterbitkan.

Joel menilai, apabila kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan, anggaran daerah yang selama ini digunakan untuk membayar gaji PPPK dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan lain.

Ia menyebut infrastruktur jalan dan sektor pertanian masih membutuhkan perhatian besar. Sementara kemampuan APBD untuk menjawab kebutuhan tersebut masih terbatas. "Kalau itu sudah jelas regulasinya, berarti APBD kita tidak terbebani lagi. Dana itu bisa kita alihkan ke infrastruktur, pertanian dan yang lainnya," ujarnya.

Joel juga menyinggung kecilnya alokasi anggaran untuk sejumlah sektor tersebut. Kondisi itu membuat banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota DPRD melalui pokok-pokok pikiran belum dapat tertampung dalam program pembangunan daerah.

Karena itu, ia meminta Pemkab Simalungun segera mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat sebelum pembahasan dan penetapan APBD 2027 rampung.

Menurutnya, kepastian tersebut dibutuhkan agar DPRD dan pemerintah daerah masih memiliki kesempatan menyesuaikan struktur anggaran yang kini tengah dibahas.

"Sebelum keputusan diambil tentang APBD tanggal 30 November, informasi itu sudah ada. Kemarin sudah saya sampaikan juga kepada bupati," katanya.

Joel berharap pemerintah daerah tidak melewatkan kesempatan tersebut. Sebab, kepastian soal pembiayaan gaji PPPK akan berpengaruh terhadap ruang fiskal daerah dalam menentukan prioritas pembangunan tahun depan.

Sementara itu, dalam Paripurna Nota Pengantar Bupati Simalungun tentang APBD 2027, Bupati Anton Achmad Saragih menyampaikan bahwa rancangan APBD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2027 mencapai Rp2,4 triliun.

Sebagai tambahan, saat ini PPPK penuh dan paruh waktu di Pemkab Simalungun berjumlah 8000 orang lebih yang berprofesi sebagai guru, tenaga kesehatan dan teknis.