Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Riset, dan Inovasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Isfan F. Fachruddin, mengungkapkan kekhawatiran terkait kesiapan suplai bahan pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut, khususnya masalah ketersediaan ikan fillet dan susu murni.

Isfan menyebut bahwa potensi lonjakan permintaan, terutama untuk telur, dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasar domestik.

“Saya menduga, di bulan Januari dan Februari, kita tidak bisa makan telur lagi. Karena telur ini sudah menjadi format utama untuk MBG, ikan dan ayam pun begitu,” kata Isfan, Selasa (9/12/2025).

Menurut Isfan, salah satu kendala besar adalah terbatasnya pasokan ikan fillet lokal yang siap pakai, yang merupakan bahan baku ideal untuk program MBG.

“Satu masalahnya, ikan fillet kita belum banyak. Jadi mau tidak mau ya terpaksa harus kasih lele lagi. Besok lele, besok nila, nila dipotong agak besar. Nah, itu yang menjadi kendala,” ucapnya.

Ia mempertanyakan mengapa Indonesia tidak mencoba mengimpor ikan fillet untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengingat tingginya kualitas ikan Indonesia yang justru banyak diekspor ke luar negeri.

Masalah serupa juga terjadi pada suplai susu. Program MBG membutuhkan susu murni tanpa perisa, dan Kadin mencatat banyak produk susu yang harganya masih berada di atas batas ideal.

Selain masalah pangan, Kadin Sumut juga menyoroti perlunya peningkatan daya saing geografis Sumut melalui pengembangan kawasan industri lokal.

Isfan membandingkan Indonesia dengan Malaysia yang sukses mengembangkan jalur ekonomi dari Thailand hingga Singapura.

“Kalau kita lihat di jalanan Malaysia, Pak, dari mulai Thongson, Hat Yai, Padang Besar, Ipoh, Johor Bahru, sampai dengan Singapura, itu semua adalah depot-depot dan kawasan-kawasan ekonomi. Mereka menjalinnya di situ,” ujarnya.

Menyikapi kurangnya kawasan ekonomi yang terintegrasi di Sumut, Kadin bersama Gubernur sempat menginisiasi ide pembentukan Kawasan Industri Sumatera (KIS) atau Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Sumatera Utara.

Isfan juga mengkritik kondisi infrastruktur dan lokasi industri yang sudah ada, seperti Kawasan Industri Medan (KIM). Ia menyebut KIM kini sering terganggu masalah rob (banjir pasang air laut) yang memakan biaya perbaikan tinggi bagi pengusaha.

“Kalau sempat rob naik, tidak kurang dari Rp3 miliar mereka habiskan. Paling parah sudah tidak sempat diangkat, jalannya terganggu terus,” tuturnya.

Kadin berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan otonomi daerah untuk memaksimalkan program pengembangan kawasan industri ini dan mendorong kemudahan berinvestasi.

Isfan juga berharap ada kolaborasi yang kuat dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei agar pengusaha daerah dapat turut serta dalam pengembangan turunan industri di Sumut. (hm27)