Medan, MISTAR.ID

Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut) menegaskan pentingnya transparansi dalam penambahan modal Bank Sumut sebagai wujud nyata kemajuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus memastikan dampak ekonomi yang nyata.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Sumut, Muhammad Ziad Ananta, dalam Rapat Paripurna pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang penambahan penyertaan modal Pemprovsu kepada PT. Bank Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Rabu (26/11/2025).

“Fraksi Partai Golkar memandang bahwa penambahan penyertaan modal merupakan langkah strategis untuk memastikan Bank Sumut mencapai target modal inti KBMI 2, sehingga mampu memperluas ruang intermediasi, meningkatkan batas maksimum pemberian kredit, dan memperkuat kapasitas pembiayaan sektor produktif,” katanya.

Ia menyampaikan, Fraksi Golkar memberikan catatan agar peningkatan modal ini diiringi penyusunan roadmap transformasi permodalan yang terukur dan transparan.

“Dengan menetapkan target peningkatan kredit produktif, serta memastikan bahwa penambahan modal tidak sekadar memperbesar neraca, melainkan benar-benar dapat terlihat dampaknya terhadap perekonomian daerah,” ucapnya.

Ziad menegaskan pentingnya menjaga kedudukan Pemprov sebagai pemegang saham pengendali. Menurutnya, saham Pemprov minimal 51 persen merupakan syarat mutlak untuk memastikan orientasi Bank Sumut tetap berpihak pada kepentingan publik.

“Sehingga bukan semata kepentingan komersial. Fraksi Golkar merekomendasikan pemerintah mempersiapkan mekanisme anti-dilusi yang jelas, memastikan penambahan permodalan di masa depan tidak menggerus porsi saham Pemda, serta menjaga agar posisi Pemda sebagai penentu arah kebijakan strategis bank tetap terpelihara melalui pengawasan yang efektif,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah dalam skema penyertaan modal non-kas, transformasi tata kelola, digitalisasi, penguatan manajemen risiko, hingga peningkatan kontribusi dividen bagi pemerintah daerah.

“Fraksi Golkar mendorong Bank Sumut dalam pembiayaan sektor prioritas daerah. Kami menegaskan bahwa peningkatan modal inti harus berdampak nyata terhadap pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pertanian, perikanan, perkebunan, dan infrastruktur,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihaknya menekankan pentingnya tata kelola dalam setiap pengambilan keputusan. Fraksi Golkar menegaskan penegakan tata kelola yang ketat terkait PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut.

“Setiap keputusan strategis, mulai dari penetapan kebijakan direktif, penggunaan penyertaan modal, penetapan investasi, penugasan penyertaan pada unit usaha baru, hingga keputusan korporat lainnya wajib sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Ziad menambahkan, kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar aspek administratif, tetapi menjadi fondasi dalam pencegahan risiko, menjaga reputasi Bank Sumut, serta memastikan setiap langkah usaha perseroda tetap searah dengan prinsip GCG (Good Corporate Governance). (hm27)