Palas,MISTAR.ID
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pengawasan dalam perbaikan tata Kelola pemerintahan.
Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Wilayah I.2 Uding Jaharuddin, dalam rapat koordinasi evaluasi dan tindak lanjut pembangunan sistem pencegahan korupsi di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Selasa (11/6/24).
“Ini menjadi tanggung jawab KPK bersama perangkat daerah untuk menuntaskan penyelesaian MCP. MCP bukan kesimpulan dalam proses penyelesaian korupsi, tapi menjadi indikator penting yang menunjukan penguatan sistem pencegahan korupsi,” ujarnya.
Dikatakan, MCP memiliki 8 cakupan intervensi mulai dari perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Selanjutnya manajemen aparatur sipil negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Baca Juga : Pemkab Palas Harapkan Guru Penggerak Jadi Agen Perubahan Dunia Pendidikan
Plh Bupati Palas Arpan Nasution menyampaikan akan berkomitmen dalam rangka mendukung implementasi MCP di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Dikatakan, OPD terkait untuk siap melakukan pendampingan agar MCP dapat mencapai hasil yang maksimal sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.
“Pemkab Palas siap transparansi dalam setiap kegiatan, sehingga tindakan korupsi dapat dicegah dan atasi untuk memajukan Sumatera Utara,” katanya. (iskandar/hm24)
