Samosir, MISTAR.ID

Warga Kabupaten Samosir, Robin Nainggolan, menyampaikan surat tanggapan kepada Bupati Samosir terkait keikutsertaan Golfried Harianja dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir Tahun 2026.

Dalam surat tersebut, Robin meminta rekam jejak dan integritas Golfried menjadi bahan pertimbangan dalam proses penentuan pejabat yang akan menduduki jabatan strategis.

Kepada Mistar, Robin mengatakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan proses yang harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan profesional, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, aspek rekam jejak, integritas, kompetensi, dan moralitas peserta seleksi tidak dapat diabaikan dalam proses penilaian.

"Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama harus benar-benar mempertimbangkan rekam jejak dan integritas peserta. Masyarakat berhak memberikan masukan agar pejabat yang terpilih nantinya memiliki kompetensi dan profesionalitas yang baik," ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Robin menyoroti rekam jejak Golfried Harianja ketika menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Samosir tahun 2022. Terdapat paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Simpang Huta Ginjang–Huta Ginjang, Kecamatan Sianjur Mulamula, dan Lanjutan Rekonstruksi Jalan Simpang Jalan Nasional Jembatan Sihapilis–Simpang Jalan Nasional Tanjungan, Kecamatan Nainggolan.

"Rabu, 10 Juni 2026, Golfried Harianja diperiksa Pidsus Kejaksaan Negeri Samosir" katanya.

Berdasarkan dokumen tender, kata Robin, peserta diwajibkan memiliki peralatan utama berupa Asphalt Mixing Plant (AMP) berkapasitas 60 ton per jam dan Stone Crusher berkapasitas 60 ton per jam yang harus diinstalasi di lokasi pekerjaan.

Hal tersebut melanggar norma pengadaan barang dan jasa pemerintah. Robin mengatakan, persyaratan tersebut sengaja ditambah untuk memenangkan rekanan tertentu.

Namun, dari hasil penelusuran dan pengamatan yang dilakukan pihaknya di lapangan, peralatan yang dipersyaratkan tersebut disebut tidak ditemukan terpasang maupun beroperasi selama pelaksanaan pekerjaan.

"Dari hasil penelusuran dan pengamatan yang kami lakukan di lapangan, peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender tersebut tidak ditemukan terpasang maupun beroperasi selama pekerjaan berlangsung," ucap Robin.

Menurutnya, kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, Robin juga menyinggung proyek Rekonstruksi Jalan Simpang Huta Ginjang–Huta Ginjang Tahun Anggaran 2022 yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Samosir.

"Berdasarkan informasi yang kami peroleh, perkara tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan Golfried Harianja juga telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Samosir," ucapnya.

Robin juga mengkritisi proses tender paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 8 Ronggur Nihuta Tahun Anggaran 2025 saat Golfried menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Samosir.

Ia menjelaskan, dalam dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP) terdapat ketidaksesuaian substansial. Pada bagian sanggah banding, surat sanggah disebutkan ditujukan kepada Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir, padahal paket pekerjaan yang ditenderkan merupakan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Samosir.

"Kesalahan seperti ini seharusnya menjadi perhatian karena berkaitan dengan profesionalitas dan tertib administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah," katanya.

Robin menambahkan, berdasarkan penelusuran pada portal LPSE Kabupaten Samosir, tidak ditemukan perubahan jadwal maupun addendum dokumen hingga tahapan pemasukan penawaran, meskipun terdapat dugaan kesalahan substansial dalam dokumen tender tersebut.