Simalungun, MISTAR.ID

Kelangkaan pupuk subsidi terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Simalungun. Dinas Pertanian setempat mengakui tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengatasi persoalan distribusi dan hanya dapat menyurati pihak produsen serta menunggu respons.

Kepala Dinas Pertanian Simalungun, Jenri Saragih, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) Wilayah Sumatera Utara (SM Regional 1A) pada 19 Februari 2026. Surat bernomor 500.6.7/48/2026 tersebut berisi permohonan percepatan penyaluran pupuk bersubsidi ke kios pengecer dan distributor di seluruh wilayah kabupaten.

“Kita sudah menyurati produsen terkait kelangkaan pupuk subsidi di Simalungun. Kita berharap ada tindak lanjut secepatnya. Tanggal 19 Februari disurati, sampai sekarang belum ada balasan,” ujar Jenri, Jumat (27/2/2026).

Dalam surat itu dijelaskan hampir seluruh kios resmi di Simalungun dilaporkan kosong. Padahal, petani tengah memasuki masa tanam dan pemupukan yang menjadi fase penting dalam menentukan pertumbuhan tanaman dan produktivitas hasil panen.

Sebelumnya, sejumlah petani di wilayah Habonaron do Bona mengaku kesulitan memperoleh pupuk urea subsidi. Sebagian dari mereka terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih tinggi agar tanaman tetap terawat.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya produksi. Di tengah harga hasil pertanian yang belum stabil, tambahan beban pembelian pupuk nonsubsidi membuat margin keuntungan petani semakin menurun.

Dinas Pertanian menyatakan masih menunggu realisasi pengiriman dari pihak produsen. Jika penyaluran pupuk subsidi terus tertunda, kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada pola tanam, peningkatan biaya produksi, hingga potensi penurunan hasil pertanian di Simalungun. (hm25)