Simalungun, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai merancang arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada hasil nyata dan kolaborasi lintas sektor. Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Balai Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Rabu (15/04/2026).

Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada tataran dokumen. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memastikan setiap program benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat.

Menurutnya, kunci percepatan pembangunan terletak pada kekuatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiganya dinilai harus bergerak dalam satu arah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Perencanaan harus berbasis prioritas dan potensi daerah. Jangan hanya memenuhi regulasi, tetapi harus mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat," ujar Anton.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan indikator makro sebagai acuan utama dalam menyusun kebijakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, hingga tingkat pengangguran terbuka disebut sebagai parameter yang harus dicapai secara terukur.

Tema RKPD 2027 sendiri difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan infrastruktur dasar untuk mendorong produktivitas dan daya saing Simalungun.

Dari provinsi, Perencana Ahli Utama Bapperida Sumatera Utara, M. Armand Efendy Pohan, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis outcome dalam pembangunan. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan program tidak lagi diukur dari serapan anggaran, melainkan dari dampak yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, ia memaparkan empat arah kebijakan pembangunan 2027, yakni peningkatan kualitas SDM, penguatan konektivitas wilayah, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pembangunan inklusif yang tangguh terhadap bencana.

"Dengan keterbatasan fiskal, daerah dituntut lebih inovatif dan kolaboratif, termasuk dalam penguatan pengawasan serta penajaman prioritas anggaran," kata Armand.

Sementara itu, Kepala Bapperida Simalungun, Alpian Denri Saragih, menjelaskan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Forum ini diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, perbankan, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Keterlibatan banyak pihak diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan yang lebih terintegrasi dan responsif.

Musrenbang RKPD 2027 dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 15–16 April 2026. Selain diskusi perencanaan, kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyusun arah pembangunan Simalungun ke depan.

Melalui forum ini, Pemkab Simalungun menegaskan komitmennya untuk menjadikan perencanaan sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (hm27)