Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dalam rapat pembahasan anggaran tahun 2026 pada Rabu (26/11/2025), DPRD Kota Pematangsiantar menyoroti pentingnya optimalisasi penyerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang selama ini dinilai belum akurat dan berdampak pada kinerja pembangunan daerah.

Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Lingga, menegaskan laporan realisasi TPP terlihat besar, namun penyerapan anggaran di lapangan masih rendah. “TPP juga harus akurat, Pak Sekda. Selama ini laporan realisasi TPP besar, tapi faktanya penyerapan kita minim. Ini tentu berdampak pada Kota Siantar,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Junaedi Sitanggang, menyampaikan pemerintah daerah sudah melakukan evaluasi dan memastikan perbaikan akan dijalankan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan TPP. Ia juga menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah proyek strategis untuk tahun 2026.

“Kami telah memiliki perencanaan beberapa proyek strategis untuk 2026. Nanti akan kami sampaikan pada Banggar, dan kami tunjukkan mana yang sudah siap sehingga tender dapat dilakukan sebelum DPA ditetapkan,” katanya.

Ia menambahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan berkolaborasi guna mencapai target pembangunan sesuai APBD Kota Pematangsiantar 2026. Dengan masukan DPRD, diharapkan penyerapan TPP dan realisasi program pembangunan daerah berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Hendra Pardede, mengingatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada pencapaian indikator tertentu. Karena itu, pemerintah daerah dituntut memperbaiki tata kelola dan mempercepat penyerapan anggaran.

“Serapan anggaran sampai sembilan bulan, tiga kali triwulan pun sangat rendah. Kita harus berbenah. Anggaran yang tidak efektif harus dirasionalisasi dan diefisienkan,” ucapnya.

Hendra juga menyebut pemotongan TKD kemungkinan berdampak pada kegiatan fisik dan infrastruktur, namun pemerintah kota tidak perlu berlebihan menyikapinya.

“Jangan resah dengan tidak ditransfernya Rp190 miliar. Susun program, proposal, langkah-langkah yang mau dibangun untuk 2026. Aktif berkomunikasi dengan pusat. Kalau bisa, pusat membangun Kota Siantar dengan anggaran Rp500 miliar hingga Rp1 triliun,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya percepatan serapan anggaran sejak minggu pertama hingga kedua setiap bulan agar roda ekonomi daerah tetap bergerak. (hm24)