38 Km Tol Simpang Panei-Parapat Diusulkan Jadi Landasan Darurat Jet Tempur

Pemkab Simalungun saat audiensi di Kantor Dirjen Kuathan Kementerian Pertahanan RI. (Foto: Diskominfo/Mistar)
Simalungun, MISTAR.ID (23/9/2026) - Pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat tidak hanya untuk memperlancar akses menuju Danau Toba. Pemerintah Kabupaten Simalungun mengusulkan sebagian ruas tol difungsikan sebagai landasan darurat pesawat tempur.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih saat bertemu Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan Haris Haryanto di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Lokasi yang diusulkan berada sekitar 3 kilometer dari pintu Tol Simpang Panei. Pemkab meminta konsep itu diperhitungkan sejak penyusunan desain dasar agar tidak perlu mengubah konstruksi jika digunakan untuk kepentingan pertahanan.
"Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi," kata Anton.
Ruas Tol Simpang Panei–Parapat direncanakan sepanjang 40,36 kilometer. Sebanyak 38 kilometer di antaranya berada di wilayah Habonaron Do Bona.
Proses perencanaan kini memasuki penyusunan desain dasar dan studi kelayakan. Progres kedua dokumen tersebut telah mencapai sekitar 90 persen.
Penyusunannya melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Simalungun menyampaikan tol ini diharapkan memberi dampak langsung pada ekonomi masyarakat. Akses menuju Danau Toba, khususnya Parapat di Simalungun, akan semakin terbuka dan memperlancar distribusi barang dan jasa serta mendorong investasi baru.
Kementerian Pertahanan menyambut positif usulan fungsi pertahanan tersebut. Fungsi pertahanan yang dipertimbangkan sejak awal dinilai lebih mudah diintegrasikan dibandingkan mengubah konstruksi setelah pembangunan.
Audiensi dihadiri Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Andreas Simamora bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida). Dari Kemhan, Dirjen Kuathan didampingi Direktur Fasilitas dan Jasa beserta jajaran. (hm02)








































