Simalungun, MISTAR.ID - Fraksi Simalungun Madani menilai jawaban Pemkab Simalungun terkait usulan perbaikan sejumlah ruas jalan belum menjawab harapan masyarakat. Fraksi meminta pemerintah memberikan kepastian, bukan sekadar menyatakan akan berupaya memperbaiki.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Simalungun Madani, Karnali Saragih, menanggapi jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Dalam rapat paripurna DPRD Simalungun, Jumat (17/7/2026), pemerintah menyampaikan akan terus berusaha semaksimal mungkin menangani jalan-jalan yang rusak, termasuk ruas yang diusulkan Fraksi Simalungun Madani.

Jawaban Bupati Simalungun dibacakan Plh Sekda Akmal Siregar bersama Kepala BPKPD Simalungun, Simson Sauttua Tambunan, pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Samrin Girsang.

Bagi Karnali, jawaban itu terlalu umum. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian kapan jalan yang rusak bertahun-tahun akan diperbaiki.

"Yang kami minta bukan jawaban normatif. Rakyat ingin tahu kapan jalan itu diperbaiki. Kalau hanya dijawab akan diupayakan, tentu kami kecewa," kata Karnali dikonfirmasi, Sabtu (18/7/2026).

Ia mengatakan, Fraksi Simalungun Madani sudah tiga kali mengusulkan agar pemerintah memperbaiki sejumlah ruas jalan yang kondisinya rusak berat.

Ruas yang dimaksud yakni Jalan Sang Nawaluh di Kelurahan Serbelawan yang disebut sekitar 22 tahun belum pernah diperbaiki, Jalan Sisingamangaraja di Kelurahan Amansari yang menurut fraksi sudah 63 tahun tidak mendapat penanganan, serta Jalan Kerasaan menuju Kelurahan Pematang Bandar sepanjang 7,5 kilometer.

Kemudian jalan dari Kelurahan Pematang Bandar menuju Nagori Bandar Manis yang menjadi akses menuju Monumen Tugu Sujono, serta jalan dari Simpang Jalan Baru menuju Jalan Purwo di Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, sepanjang satu kilometer.

Menurut Karnali, seluruh ruas jalan itu merupakan akses yang setiap hari digunakan masyarakat.

"Warga sangat membutuhkan jalan itu. Apalagi masih ada SILPA. Kami berharap pemerintah menjadikannya sebagai prioritas. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian, sementara kondisi jalannya semakin rusak," ujarnya.

Karnali berharap pemerintah memasukkan perbaikan jalan disebut ke dalam program pembangunan, sehingga usulan yang berulang kali disampaikan di DPRD tidak kembali berakhir tanpa tindak lanjut.