Pematangsiantar, MISTAR.ID (17/7/2026) - Wajah perekonomian Kota Pematangsiantar sedang dipotret ulang. Agar hasilnya tidak meleset dan benar-benar menggambarkan kondisi riil, Badan Pusat Statistik (BPS) mengerahkan 196 petugas untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Mulai hari ini hingga akhir Agustus nanti, ratusan petugas tersebut akan menyisir setiap pelaku usaha di delapan kecamatan yang ada di Kota Pematangsiantar.

BPS tampaknya tidak ingin main-main soal validitas data. Ratusan petugas lapangan ini tidak dilepas begitu saja. Mereka disebar dalam tim-tim kecil yang memadukan pendata lapangan dengan pengawas secara ketat. Dengan demikian, setiap data yang masuk akan melalui proses pemeriksaan berlapis.

Menariknya, para petugas di lapangan diberi kebebasan untuk mengatur ritme kerja mereka sendiri. Penanggung Jawab Sensus Ekonomi 2026 BPS Pematangsiantar, Eiren Siahaan, menjelaskan strategi adaptif tersebut sengaja diterapkan agar proses pendataan dapat menyentuh seluruh lapisan pelaku usaha tanpa terkendala waktu.

"Jam kerja sepenuhnya ada di tangan mereka. Fleksibilitas ini disesuaikan dengan kondisi dan karakter wilayah kerja masing-masing agar hasilnya jauh lebih efektif," kata Eiren kepada Mistar.id, Jumat (17/7/2026).

Memikul tugas penting demi menentukan arah kebijakan ekonomi kota ke depan jelas bukan perkara gampang. Eiren mengakui timnya di lapangan sering menghadapi kendala. Salah satu hambatan yang kerap ditemui adalah penolakan dari pemilik usaha atau warga yang enggan diwawancarai.

Padahal, kunci dari seluruh proses ini berada pada keterbukaan masyarakat. Jika data yang diberikan tidak akurat atau tidak disampaikan secara lengkap, pemerintah akan kesulitan menyusun kebijakan strategis yang tepat sasaran untuk pembangunan Pematangsiantar ke depan.

"Kalau datanya tidak jujur, pemerintah akan kesulitan merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran," ucapnya.

Mengingat pentingnya agenda nasional tersebut, BPS Pematangsiantar mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Jika hingga akhir Agustus pelaku usaha merasa belum didatangi atau terlewat oleh petugas, masyarakat diimbau untuk proaktif melapor. (hm27)