Dairi, MISTAR.ID (17/7/2026) – Bupati Dairi, Vickner Sinaga, mengatakan dirinya saat ini berada di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, untuk mengecek keberadaan serta rencana diskusi dengan sejumlah pihak yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Dairi.

Hal itu disampaikan Vickner Sinaga melalui pesan WhatsApp kepada Mistar, Jumat (17/7/2026).

"Menanggapi isu yang beredar terkait permintaan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, termasuk permintaan pemeriksaan kesehatan terhadap Bupati Dairi, Vickner Sinaga, yang juga telah diberitakan Mistar sebelumnya, detik ini saya sedang berada di Kantor Kemendagri untuk mengecek dan berdiskusi dengan pihak yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Dairi. Kami tidak menemukan aliansi dimaksud dan sudah menunggu beberapa jam, namun tidak ada yang datang. Ironisnya, setelah dicek, aliansi dimaksud juga tidak terdaftar di Kesbangpol Sumatera Utara, sehingga hal tersebut akan direspons secara proporsional," kata Vickner.

Terkait pelayanan publik, Vickner menegaskan dirinya tidak hanya bekerja dari Pendopo Bupati.

"Kami tidak hanya berada di Pendopo. Detik ini kami berada di Kantor Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Vickner menjelaskan, kedatangannya ke Kemendagri tidak hanya berkaitan dengan isu aksi aliansi tersebut. Ia juga memiliki agenda membahas persoalan aset yang saat ini menjadi perhatian.

Vickner mengatakan, berbagai capaian yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Dairi masih belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

"Berbagai raihan di atas tentu belum bisa memenuhi tuntutan masyarakat, termasuk Pemerintah Kabupaten Dairi, untuk mencapai target pembangunan prioritas, khususnya perbaikan infrastruktur. Ada 1.608 kilometer panjang jalan di Kabupaten Dairi, di mana 48 persen di antaranya masuk kategori rusak. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dairi menggeser paradigma dari money follows function (membagi rata anggaran ke semua fungsi) menjadi fiskal yang resilien dan inovatif," kata Vickner.

Ia menjelaskan, dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 serta penyaluran kurang bayar bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terdapat fleksibilitas anggaran melalui regulasi tersebut.

Menurutnya, Pemkab Dairi bergerak cepat memanfaatkan ruang regulasi itu dengan melakukan penyesuaian postur belanja melalui pergeseran penjabaran APBD 2026 yang telah ditetapkan pada 6 April 2026 untuk tahap I tambahan Transfer ke Daerah (TKD).

"Dari tambahan TKD sebesar Rp120.308.901.000, telah dialokasikan Rp64.187.506.000 kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk 203 paket pekerjaan perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi. Per 17 Juli 2026, sebanyak 86 paket pekerjaan telah berproses di lapangan, sedangkan realisasi anggaran tambahan TKD telah mencapai 7,35 persen, di atas rata-rata penyerapan se-Sumatera Utara per 14 Juli lalu," kata Vickner.

Ia juga membenarkan sedang berada di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri bersama rekan-rekannya yang berprofesi sebagai praktisi hukum.

Sementara itu, Yoki Bintang yang sebelumnya mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Dairi dan meminta Kemendagri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyelenggaraan Pemkab Dairi, memberikan tanggapan saat dimintai pendapat oleh Mistar, Jumat (17/7/2026).

"Terus masalahnya di mana, Bang? Ini negara Indonesia. Setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Tanggapan dan pendapat saya, main sampai akhir, sampai Mendagri turun langsung melihat kondisi Kabupaten Dairi," kata Yoki. (hm27)