Simalungun, MISTAR.ID (17/7/2026) – Keluhan petani terkait pembagian pupuk subsidi kembali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Simalungun bersama Dinas Pertanian, Jumat (17/7/2026). DPRD juga meminta penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dibagikan kepada kelompok tani diawasi agar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Anggota Komisi II DPRD Simalungun, Kristok Damanik, mengaku kerap menerima laporan dari kelompok tani, khususnya di Kecamatan Sidamanik, terkait penyaluran pupuk subsidi yang belum merata.

Menurutnya, ada kelompok tani yang mengusulkan seluruh anggotanya sebagai penerima pupuk subsidi, namun hanya sebagian yang memperoleh alokasi.

"Ada laporan dari kelompok tani. Dalam satu kelompok berisi 20 orang, hanya 10 yang menerima pupuk. Padahal semuanya diusulkan pada waktu bersamaan," kata Kristok dalam rapat.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat masih mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi. Kondisi tersebut, menurutnya, bertolak belakang dengan penjelasan Dinas Pertanian yang menyebut distribusi pupuk berjalan lancar.

"Setiap kali kami turun ke masyarakat, laporan yang kami terima pupuk masih sulit didapat. Sementara dinas menyampaikan penyalurannya lancar. Ini yang harus dipastikan kembali," ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, Jenri Saragih, mengakui penyaluran pupuk subsidi memang kerap menghadapi berbagai kendala.

"Kami tetap berupaya agar pupuk bersubsidi dapat diterima petani yang berhak dan terdaftar dalam kelompok tani di Simalungun," kata Jenri.

Pada kesempatan itu, politisi Partai Golkar tersebut juga meminta Dinas Pertanian melakukan pengecekan terhadap pemanfaatan alsintan yang telah diserahkan pemerintah kepada kelompok tani, terutama di Kecamatan Sidamanik.

Menurut Kristok, bantuan pemerintah diperuntukkan bagi kepentingan kelompok, bukan dikuasai atau dimanfaatkan oleh individu tertentu.

"Mesin dan peralatan pertanian yang sudah dibagikan perlu dicek penggunaannya. Jangan sampai bantuan kelompok hanya dimanfaatkan perorangan. Tolong dilakukan pemeriksaan," kata Kristok.

Menanggapi permintaan tersebut, Jenri menyatakan akan menindaklanjutinya dengan melakukan pengecekan di lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Simalungun, Maraden Sinaga, menutup rapat dengan menegaskan seluruh masukan yang disampaikan dewan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pertanian.

"Masukan dan informasi ini sudah kami sampaikan. Harapannya ada perbaikan dari Dinas Pertanian ke depan," ujarnya. (hm27)