Medan, MISTAR.ID – Komisi VIII DPR memastikan akan mengawal anggaran program Sekolah Rakyat (SR) agar tidak mengalami pengurangan, demi menjaga kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR, H. M. Husni saat berkunjung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 yang beralamat di Jalan Flamboyan Raya II, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, pada Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, pengawalan anggaran ini penting mengingat SR yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dibiayai secara masif oleh negara dengan alokasi anggaran mencapai sekitar Rp40 juta per tahun untuk setiap siswa.

“Anak-anak mereka bisa bersekolah di sekolah rakyat, sekolah gratis, makan gratis, dan mendapatkan seluruh fasilitas yang gratis. Baik itu nanti mendapatkan laptop, seragam, sepatu, dan lain sebagainya. Jadi mereka cuma dituntut kembali cuma satu hal, belajar, belajar, dan belajar,” katanya kepada Mistar.

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan tidak boleh ada pemangkasan fasilitas, kesejahteraan guru maupun alokasi anggaran yang diterima oleh para peserta didik. “Karena ini adalah program pak presiden untuk menjadikan anak-anak kita menjadi generasi emas pada tahun 2045,” tuturnya lagi.

Pemerintah, sebutnya, tengah menargetkan pembangunan satu SR di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Salah satu contoh SR yang telah rampung yaitu kompleks SRT 2 Medan yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 6 hektar dengan daya tampung mencapai 1.080 siswa.

Ia mengajak semua masyarakat untuk turut mendukung SR yang disebut sangat membantu bagi keluarga dengan penghasilan rendah, sehingga anak-anak mereka dapat kembali mengecap pendidikan.

“Sekolah rakyat ini adalah pemutus mata rantai kemiskinan. Itu yang terutama yang beliau canangkan. Jadi, ayo kita sama-sama menjaga dan berbesar hati, apalagi di Kota Medan ini yang pertama selesai sekolah rakyatnya,” ucap Husni.[]