Jakarta, MISTAR.ID
Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto meminta para pihak yang tak ingin bekerja sama supaya tidak mengganggu pemerintahannya mendatang.
Hal ini pun ditanggapi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan, pada Sabtu (11/5/24).
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menuturkan, kontrol bagi pemerintah tetap wajib dilakukan. Namun menurut dia, tak ada yang salah dengan statement Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra tersebut.
Baca juga:Wacana Penambahan Kementerian Baru Kabinet Prabowo-Gibran
“Pak Prabowo betul jangan ganggu pemerintah, orang menang Pemilihan Umum (Pemilu) kok. Namun kontrol pemerintah itu harus,” papar Mardani.
Disebutkan, PKS selama hampir 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu sebagai oposisi pemerintah. Menurutnya, tidak ada salahnya memberikan kritik bagi pemerintahan. Hanya kritik yang membangun, bukan merusak.
PKS pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran. PKS dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem tergabung dalam Koalisi Perubahan mengusung pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi juga menanggapi Prabowo yang meminta pihak yang tak mau kerja sama agar tidak mengganggu pemerintahan kelak.
Baca juga:Jokowi: 100 Persen Hak Prerogatif Prabowo Susun Kabinetnya
Pria yang akrab dipanggil Awiek itu berpendapat, pihak yang dimaksud Prabowo bukan ditujukan terhadap pihak di luar pemerintah atau oposisi.
Menurutnya, kritik yang diajukan pihak di luar pemerintah tidak dapat dinilai mengganggu.
“Mengganggu itu kan menimbulkan kekacauan, mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan dan pertahanan,” paparnya.
Dia mengatakan, apabila kritik yang disampaikan untuk mengkritisi program pemerintah masih dalam batas wajar dan sesuai keadaan yang ada, tidak dapat disebut mengganggu.
Baca juga:Begini Respons Istana Terkait Wacana Prabowo Bentuk ‘Presidential Club’
Awiek juga menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan menjadi oposisi selama 10 tahun. Dirinya yakin, Menteri Pertahanan (Menhan) itu mengerti dinamika demokrasi yang memungkinkan adanya pihak di dalam dan luar pemerintahan.
Sebelumnya, Prabowo menyinggung pihak-pihak yang tidak berkeinginan diajak bekerja sama dalam pemerintahannya nanti agar tak mengganggu.
Ini disampaikan di acara rapat koordinasi nasional atau rakornas Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pada Kamis (9/5/24). (kcm/tmp)
