Medan, MISTAR.ID

Komisi IV DPRD Kota Medan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Sumut untuk membahas progres pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang), termasuk kajian dampaknya terhadap lalu lintas di Kota Medan.

Rencananya, kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu akan digelar pekan depan bersama instansi terkait.

“Suratnya lagi kita ajukan Pimpinan DPRD Kota Medan. Jika sudah disetujui akan langsung kita undang pihak-pihak terkait guna mengetahui progres pembangunan halte BRT Mebidang,” ucap Paul, Rabu (3/6/2026).

Paul mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui bagaimana teknis pembangunan halte BRT Mebidang yang direncanakan akan dibangun di tengah jalan itu.

“Yang pertama kita ingin tahu progres pengerjaannya. Setelah itu bagaimana hasil kajian Dishub Kota Medan terkait rencana BRT Mebidang ini. Meski ini kewenangan Kementerian Perhubungan, saya rasa warga Kota Medan juga berhak tahu, karena dampak dan manfaatnya nanti kita juga yang merasakan,” katanya.

Politisi PDIP ini mencontohkan halte yang dibangun di Jalan Balai Kota, Kecamatan Medan Barat.

“Bisa sama-sama kita lihat kondisi lalu lintas di sana justru menjadi macet, bahkan dua jalur menjadi terganggu. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya kalau halte dibangun di tengah jalan. Makanya kita ingin lihat bagaimana kajian Dishub Kota Medan agar kondisi serupa tidak terjadi nantinya,” ujarnya.

Hal lainnya, sambung Paul, pihaknya juga akan mempertanyakan status pohon yang saat ini sudah ditebangi.

“Kita dengar ada sekitar 2.700 pohon yang ditebang karena pembangunan ini dan akan diganti dengan pohon baru sebanyak 61.000 yang tersebar di beberapa titik. Akan kita pertanyakan ke mana kayu hasil penebangan itu dibawa,” sebutnya.

Paul menegaskan, pada prinsipnya pihaknya sangat mendukung program Pemerintah Pusat, terutama dalam penggunaan transportasi umum.

“Volume kendaraan pribadi sudah sangat tinggi di Kota Medan sehingga menyebabkan kemacetan. Makanya kita dukung adanya moda transportasi umum untuk warga Kota Medan, namun jangan kesampingkan kajian-kajian mendalam agar program ini bisa berdampak positif untuk warga Kota Medan,” pungkasnya. (hm25)