Samosir, MISTAR.ID (16/8/2026)

Oleh: Pangihutan Sinaga

Dokumen Nota Pengantar KUA-PPAS APBD Kabupaten Samosir 2027 jangan hanya dibaca dari total angkanya yang Rp705,87 miliar. Angka itu tidak otomatis berarti sebesar itu pula ruang gerak pemerintah untuk membangun.

Persoalan mendasarnya adalah: berapa ruang fiskal riil yang tersisa setelah dikurangi belanja wajib, mengikat, dan rutin?

Karena di sinilah letak pertaruhan KUA-PPAS 2027. Antara ambisi pembangunan dengan sempitnya ruang fiskal.

Tergantung Pusat: 80% Pendapatan dari Transfer

Struktur pendapatan Samosir 2027 memperlihatkan ketimpangan. PAD ditarget Rp136,07 miliar atau hanya 19,28%. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp569,81 miliar atau 80,72%.Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan, Rp81 masih bergantung pada pusat.

Kemandirian fiskal Samosir masih jauh dari kata mandiri.Pertanyaan kritisnya, apakah target PAD Rp136,07 miliar itu realistis? Berbasis potensi atau sekadar angka administratif agar APBD “cukup”?

DPRD perlu membedah, berapa dari pajak daerah, retribusi, BUMD, dan pariwisata? Jika target tanpa basis data, maka jurang antara target dan realisasi akan kembali terjadi.

Belanja Operasi Telan 73%, Belanja Modal Cuma 6%

Masalah kedua ada di struktur belanja. Dari total Rp705,87 miliar, belanja operasi menelan Rp518,39 miliar atau 73,44%. Sementara belanja modal hanya Rp42,78 miliar atau 6,06%. Belanja operasi memang wajib untuk gaji, barang jasa, dan pelayanan dasar.

Tapi semakin besar porsinya, semakin kecil fleksibilitas pemerintah untuk inovasi dan ekspansi pembangunan. Dengan belanja modal hanya 6%, mampukah pemerintah membiayai janji besar: percepatan SDM, penguatan ekonomi, infrastruktur, dan inklusi sosial?

Jangan sampai temanya besar, tapi anggarannya kempes.

Target Ambisius Tanpa Peta Jalan

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,64%–9,50%, kemiskinan turun ke 9,50%, pengangguran 0,63%, dan IPM 77,65 poin.Rentangnya terlalu lebar dan terasa ambisius.

Untuk mencapai itu, pertanyaannya sederhana. Sektor apa mesinnya? Berapa target investasi, kunjungan wisata, produksi pertanian, dan lapangan kerja baru?Begitu juga dengan kemiskinan.

Menurunkan angka tidak cukup dengan bansos. Harus ada penciptaan pendapatan lewat pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi desa. Berapa orang yang harus keluar dari miskin?

Berapa anggarannya per kelompok? Tanpa itu, target hanya jadi angka makro.Target pengangguran 0,63% juga harus diurai. Berapa angkatan kerja baru 2027? Berapa lapangan kerja yang diciptakan?

Pelatihan tidak boleh berhenti di sertifikat, harus sampai ke penempatan.

Belanja Transfer dan Konsistensi dengan RPJMD

Belanja transfer Rp139,32 miliar atau 19,74% juga harus dibuka rinciannya. Berapa ke desa, dana bagi hasil, dan bantuan keuangan.

Jika dikelola tepat, ini bisa jadi instrumen pengentasan kemiskinan di desa.Lebih penting lagi, KUA-PPAS harus diuji dengan RPJMD 2025-2029. DPRD wajib meminta matriks, target RPJMD, capaian 2025-2026, target 2027, dan anggarannya.

Jangan sampai program jalan terus tanpa pernah diukur hasilnya. Anggaran tanpa indikator adalah daftar kegiatan, bukan kebijakan.

Tiga Pertanyaan Kunci untuk DPRD

Secara hukum, DPRD punya ruang menguji lewat UU Pemda, UU HKPD, PP 12/2019, dan Permendagri 77/2020. Ujiannya bukan hanya administratif, tapi efektivitas dan manfaat.

Setidaknya ada 3 pertanyaan fundamental untuk dewan. Pertama, seberapa realistis target PAD Rp136 M di tengah ketergantungan 80% pada transfer? Kedua, berapa ruang fiskal riil setelah semua belanja wajib dipenuhi? Dan terakhir, apakah ruang itu cukup untuk membiayai target pertumbuhan 9,5%, kemiskinan 9,5%, dan IPM 77,65?

Penutup

APBD Bagus Bukan yang Paling Besar, Tapi Paling Bermanfaat --- KUA-PPAS 2027 menunjukkan ambisi besar. Namun ambisi itu berbenturan dengan realita. Fiskal sempit dan ketergantungan tinggi.

APBD Rp705,87 miliar memang terdengar besar, tapi jika sebagian besar sudah terkunci untuk belanja rutin dan transfer, maka ruang untuk membangun jadi sangat terbatas.

Tantangan Samosir 2027 bukan menghabiskan anggaran, tapi bagaimana mengubah ruang fiskal yang terbatas menjadi kebijakan yang berdampak paling besar bagi rakyat.

Sebab APBD yang baik bukan yang angkanya paling besar, melainkan yang manfaatnya paling terasa, dan hasilnya paling bisa diukur.(Penulis adalah jurnalis Mistar.id/hm02)