Jakarta, MISTAR.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang bagi masyarakat, khususnya orangtua siswa dan posyandu, untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Masyarakat dapat memberikan catatan, masukan hingga evaluasi terhadap operasional dapur dan kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pelibatan masyarakat menjadi salah satu upaya memperkuat pengawasan sekaligus memperbaiki tata kelola program MBG.

“Karena MBG sekarang ini ingin melibatkan publik seluas-luasnya. Kita ingin diawasi oleh siapa pun seluas-luasnya. Dapur bisa dilihat, dapur bisa dicek oleh orangtua siswa, oleh posyandu, oleh guru, oleh kepala sekolah, dan sebagainya,” ujar Sudaryono dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026), dikutip dari siaran YouTube BGN.

Ia menjelaskan, pengawasan masyarakat tidak hanya menyangkut operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Selain pengawasan langsung, BGN menargetkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di 5.000 hingga 10.000 SPPG. Kamera tersebut nantinya terkoneksi dengan sistem BGN pusat sehingga proses pengolahan hingga penyajian makanan dapat dipantau.

Sudaryono menyebutkan, saat ini CCTV telah terpasang di 70 SPPG. Jumlah tersebut akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 300 SPPG dan terus diperluas.

Menurutnya, pemasangan CCTV bertujuan memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar. Dengan sistem tersebut, BGN dapat memantau apabila ditemukan pelanggaran, seperti bahan makanan diletakkan di lantai atau petugas tidak menggunakan sarung tangan saat mengolah makanan.

“Jadi, dapur itu sebenarnya sudah memiliki CCTV lokal. Namun, yang ingin kami lakukan adalah memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut juga dapat diakses oleh Komite Dapur dan terkoneksi dengan sistem pusat,” katanya.

Sudaryono menegaskan, BGN berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

“Manakala keterlibatan publik ini kita buka seluas-luasnya, kami akan follow up dan kami perbaiki,” ujarnya.

Di sisi lain, BGN juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar kepala daerah beserta perangkatnya ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke dapur MBG untuk memastikan kesesuaian standar, mulai dari kondisi fasilitas hingga kapasitas dapur dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat.

“Jadi nanti kepala daerah itu sidak semua dapur di standarnya. Dari standar dapurnya dan kapasitas dapurnya, itu semua dinilai,” pungkasnya. (hm25/kompas.com)