Pematangsiantar, MISTAR.ID

Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan arahan maupun perintah untuk melakukan korupsi, meskipun namanya kerap disebut dalam sejumlah kasus yang menjerat para menteri di era Kabinet Indonesia Maju.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (30/1/2026), menanggapi isu keterlibatan dirinya dalam berbagai perkara korupsi yang menyeret mantan anak buahnya.

Jokowi mengakui bahwa dalam setiap kasus korupsi yang melibatkan menteri, namanya hampir selalu dikaitkan. Menurutnya, hal itu terjadi karena seluruh program dan kebijakan kementerian memang bersumber dari kebijakan presiden.

“Dalam setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, dari arahan presiden, dan juga perintah presiden,” ujar Jokowi.

Tegaskan Tak Ada Arahan Korupsi

Meski demikian, Jokowi menekankan bahwa tidak pernah ada instruksi atau arahan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

“Tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Tidak ada,” tegasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa arahan presiden hanya sebatas kebijakan dan pelaksanaan program pemerintahan, bukan pada praktik penyimpangan.

“Ya memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden,” imbuh Jokowi.

Nama Jokowi Disebut dalam Pemeriksaan KPK

Diketahui, beberapa mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju sempat menyebut nama Jokowi saat dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antaranya adalah Nadiem Makarim, Yaqut Cholil Qoumas, dan Dito Ariotedjo.

Terbaru, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyebut nama Jokowi saat diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Dito menyatakan bahwa pertanyaan penyidik berkaitan dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi yang saat itu ia jalani bersama Jokowi.

“Yang ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan semuanya sudah saya jelaskan secara rinci,” kata Dito usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Jokowi menegaskan bahwa penyebutan namanya dalam proses hukum merupakan hal yang wajar, namun menolak keras dikaitkan dengan praktik korupsi yang dilakukan oleh individu tertentu.