Jakarta, MISTAR.ID - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) merombak sistem penyediaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong pemerintah beralih dari dapur tersentralisasi ke school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.

Charles menilai tingginya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG menunjukkan persoalan tersebut bukan lagi kejadian terisolasi, melainkan masalah sistemik yang membutuhkan perubahan sistem.

Berdasarkan data per 2 September 2026, sebanyak 50.059 orang tercatat menjadi korban dari 460 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

“Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis,” ujar Charles dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026), dikutip dari Detikcom.

Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Charles, penerapan dapur berbasis sekolah dapat memperpendek waktu antara penyajian dan konsumsi makanan sehingga mengurangi risiko kontaminasi bakteri akibat makanan terlalu lama berada pada suhu ruang.

“Karena ini setelah diskusi dengan berbagai ahli keamanan pangan dan ahli gizi, jelas Pak. Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan kembang biak bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya,” ungkapnya.

Charles mengatakan BGN telah menetapkan makanan harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Karena itu, pengendalian suhu makanan dinilai penting untuk menekan risiko pertumbuhan bakteri.

Selain aspek keamanan pangan, ia menilai dapur berbasis sekolah berpotensi memberikan dampak lebih besar terhadap ekonomi lokal. Sekolah dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dari pasar, peternak, maupun pemasok yang berada di sekitar wilayah sekolah.

Charles juga menyarankan pemerintah membayar ganti rugi kepada pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terlanjur beroperasi apabila sistem nantinya dialihkan ke dapur sekolah.

“Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing, ya diganti, ganti kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur yang sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini (Program MBG) berjalan,” katanya. (*)