Medan, MISTAR.ID - Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Viktor Silaen, mendorong sektor pertanian dapat diperkuat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan di tengah masyarakat. Sebab, mayoritas profesi masyarakat berasal dari para petani.

“Hampir 70 persen penghasilan Indonesia merupakan para petani. Artinya jika sektor pertanian makmur, maka masyarakat Indonesia akan makmur juga,” ujarnya, Selasa (18/8/2026).

Politisi Golkar itu menegaskan, dukungan pada sektor pertanian harus difokuskan pada bantuan penyediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), pembangunan jalan usaha tani, hingga ketersediaan pupuk bersubsidi.

Di sisi lain, ia menekankan prioritas utama tidak boleh sekadar memastikan program pemerintah memiliki sasaran administratif yang tepat, melainkan menjamin agar bantuan tersebut benar-benar sampai ke tangan petani yang membutuhkannya.

"Dukungan bagi sektor pertanian harus diperkuat, misalnya terkait penyediaan mesin pertanian, akses jalan usaha tani, dan pupuk bersubsidi. Kita harus memastikan sumber daya ini sampai kepada sasaran yang dituju. Tidak cukup hanya sekadar ditargetkan bantuan tersebut harus benar-benar sampai kepada para penerimanya," katanya.

Selain sarana dan prasarana, Victor juga menyoroti peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Ia berpendapat para penyuluh ini seharusnya menjadi ujung tombak pemerintah dalam memberikan edukasi, bimbingan, dan layanan kepada petani.

Namun, ia mencatat masih ada penyuluh yang belum menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja penyuluh pertanian yang bertugas di berbagai daerah.

"Kami mendesak dilakukannya evaluasi terhadap kinerja penyuluh pertanian. Tugas mereka adalah memberikan layanan penyuluhan; ini berarti memberikan dukungan, arahan, dan edukasi kepada para petani," ucapnya.

Ia berpendapat seorang penyuluh pertanian harus memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi pertanian di wilayah tugasnya. Idealnya, mereka harus mengetahui segala hal, mulai dari total luas lahan pertanian, kebutuhan pupuk, dan jenis tanaman yang dibudidayakan, hingga komoditas spesifik yang paling sesuai dengan kondisi tanah setempat.

Ia juga mempertanyakan kompetensi penyuluh yang tidak mengetahui kebutuhan pertanian mendasar di wilayah layanannya.

"Jika kita bertanya kepada penyuluh di suatu wilayah, misalnya mengenai jumlah kebutuhan pupuk yang sebenarnya untuk sawah setempat, mereka tidak tahu. Mereka juga tidak tahu tanaman apa yang menjadi varietas unggulan wilayah tersebut atau tanaman mana yang paling cocok dengan kondisi tanah dan faktor-faktor lokal lainnya," ujarnya.

Selain sekadar menyediakan peralatan pertanian dan pupuk, pemerintah juga harus membenahi infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi, jalan akses pertanian, dan ketersediaan sumber air. Ia memandang irigasi sebagai aspek krusial yang perlu ditingkatkan guna mendongkrak produktivitas pertanian.

"Oleh karena itu, upaya pembangunan harus memprioritaskan sektor pertanian yang mencakup infrastruktur, peralatan, pupuk, dan benih," kata Victor.

Ia menyarankan agar di wilayah yang belum memiliki jaringan irigasi memadai, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi seperti sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan air pertanian. Di sisi lain, ia menilai saat ini sektor pendidikan juga telah menyentuh teknologi pertanian.

"Sektor pendidikan kita juga perlu beralih ke arah teknologi pertanian. Sebagai contoh tanpa harus melangkah jauh hingga ke manufaktur mobil apa yang sebaiknya kita prioritaskan terlebih dahulu? Mesin pertanian," tuturnya.

Ia menyebutkan contoh-contoh seperti pengembangan traktor tangan, mesin pengolah tanah, mesin penanam, dan mesin pemanen, yang dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional petani.

"Cara membuat traktor tangan, mesin pengolah tanah, mesin pemanen, atau mesin penanam itulah yang harus menjadi prioritas. Jangan langsung melompat ke, katakanlah, pembuatan pesawat terbang," ujar dia.