Medan, MISTAR.ID
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) standardisasi penyelenggaraan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendapatkan dukungan dari kesembilan fraksi DPRD Sumut untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan ini diapresiasi oleh Zumry Shultoni, Kepala Dinas Pariwisata, kebudayaan dan Ekonomi Kreatif (Kadisparekraf) Sumut.
Zumry Shultoni menyambut baik persetujuan dari sembilan fraksi DPRD Sumut terkait Ranperda tersebut. Menurutnya, Sumut membutuhkan standar dalam pengelolaan pariwisata, terutama karena hingga saat ini belum ada Perda yang mengatur standarisasi wisata di provinsi Sumut.
Baca juga :Â Fraksi PDIP DPRD Sumut Dorong Standarisasi Pariwisata
“Bagus ya karena kita dari provinsi butuh itu, selama ini belum ada standar. Belum ada Perda tentang standarisasi wisata di Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya ini, tentu ke depan destinasi objek wisata yang terkait kepariwisataan sudah memiliki panduan dan standar. Tinggal nanti tentu juknisnya harus ada pergub lagi, ya kan? Yang lebih detail,” jelas Zumry Shultoni, di Gedung DPRD Sumut, Rabu (28/2/24).
Zumry menilai pentingnya dukungan dan standar dalam mengembangkan pariwisata di Sumut. Standarisasi akan menjadi acuan bagi destinasi wisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produknya.
Baca juga :Â Ketua DPRD Sumut Tutup Usia, Kepedulian dan Karyanya Selalu Dikenang
“Kami sangat perlu dan sangat penting dukungan ini. Bicara pariwisata itu bicara inklusif. Inklusif artinya melibatkan seluruh elemen, termasuk disabilitas atau difabel. Mereka juga harus terlibat dalam pengalaman wisata yang ada di Sumut,” jelasnya.
Zumry Shultoni menekankan pengelolaan pariwisata yang inklusif akan menciptakan keragaman dan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ya dengan cara seperti itu, Sumut dapat meraih potensi pariwisata secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan,” pungkasnya. (hutajulu/hm18)
