Medan, MISTAR.ID

Pengamat Sosial Sumatera Utara, Agus Suriadi, menyoroti serius wacana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran.

Ia menilai, langkah tersebut tidak bisa dipandang semata dari sisi penghematan fiskal, tetapi harus mempertimbangkan dampak luas terhadap masyarakat.

Menurutnya, keberadaan P3K selama ini menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik, terutama untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja secara fleksibel. Namun, jika kebijakan efisiensi berujung pada PHK, maka konsekuensinya bisa cukup serius.

“PHK berpotensi meningkatkan angka pengangguran, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ini akan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat,” ujarnya kepada Mistar, Sabtu (4/4/2026).

Ia menjelaskan, meningkatnya pengangguran tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Konsumsi masyarakat yang menurun akan memperlambat perputaran ekonomi di daerah.

Selain dampak ekonomi, ia juga menyoroti sisi psikologis dan sosial yang tak kalah penting. Menurutnya, PHK dapat memicu kecemasan dan ketidakpastian di kalangan pekerja serta keluarga mereka.

“Jika terjadi secara besar-besaran, ini bisa memicu ketidakpuasan sosial, bahkan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Sumatera Utara itu.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa P3K selama ini banyak mengisi posisi strategis dalam pelayanan publik. Jika dilakukan pengurangan tenaga secara signifikan, maka kualitas layanan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menurun.

“Pengurangan pegawai akan menciptakan kekosongan di sejumlah sektor penting, yang pada akhirnya mengganggu operasional pelayanan publik,” ucapnya.

Agus juga menekankan persoalan ini tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi dan pelayanan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia mengingatkan, kebijakan PHK yang tidak transparan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

“Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa merusak citra pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan publik,” tegasnya.

Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif kebijakan selain PHK, seperti penyesuaian anggaran atau pengurangan jam kerja. Ia juga menekankan pentingnya dialog dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan.

“Transparansi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih besar,” katanya. (hm25)