Medan, MISTAR.ID

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi pertamax menimbulkan banyak kekhawatiran pada masyarakat, termasuk inflasi. Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak pemerintah agar mewaspadai dampak tersebut karena berpotensi terjadinya inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyoroti kenaikan harga Pertamax yang sebelumnya berada di kisaran Rp12.300 per liter naik cukup signifikan menjadi Rp16.250 per liter. Menurutnya, meski BBM subsidi tidak mengalami kenaikan, pemerintah tetap harus mengantisipasi dampak berantai dari penyesuaian harga BBM non subsidi tersebut.

“Kita berharap pemerintah menjaga ritme kenaikan harga. Jangan sampai kenaikan ini menimbulkan kenaikan harga barang yang pada akhirnya melemahkan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah harus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi inflasi,” ujar Rudi kepada Mistar, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi merupakan langkah yang tepat dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun demikian, kenaikan BBM non subsidi tetap berpotensi memberikan efek terhadap biaya distribusi dan sektor usaha tertentu.

“Yang terpenting bagi kita, kenaikan harga Pertamax maupun Dexlite ini tidak mengakibatkan inflasi yang tinggi. Tidak dinaikkannya BBM subsidi memang menjadi salah satu upaya untuk menahan laju inflasi dan mencegah kenaikan harga barang. Tetapi potensi itu tetap ada jika harga BBM non subsidi terus mengalami kenaikan,” katanya.

Ia berharap penyesuaian harga Pertamax dan Dexlite tidak diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok maupun jasa transportasi yang pada akhirnya membebani masyarakat.

“Kita berharap kenaikan Pertamax dan Dexlite tidak mempengaruhi inflasi maupun kenaikan harga barang. Sepanjang itu tidak terjadi, tentu tidak menjadi masalah. Namun jika inflasi terjadi, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” ucap legislatif bidang perekonomian itu.

Menurutnya, meskipun pengguna BBM non subsidi umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas, pemerintah tetap harus memperhatikan efek domino yang dapat muncul terhadap sektor ekonomi secara keseluruhan.

“Memang pengguna Pertamax sebagian besar dari kalangan menengah ke atas. Namun yang perlu diperhatikan adalah dampak lanjutannya terhadap harga barang dan biaya hidup masyarakat. Karena pada akhirnya persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Diketahui, saat sambutan kegiatan Musyawarah Nasional HIPMI XVIII di Bandar Lampung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi dilakukan atas instruksi dari Presiden Prabowo. Meski demikian, ia menegaskan bahwa BBM non subsidi dan Gas LPG subsidi tidak akan terjadi kenaikan harga. (Ari)