Medan, MISTAR.ID

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rahmansyah Sibarani, mendesak Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengambil langkah tegas terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) mengenai penanganan bencana yang dinilai belum optimal.

“Saya mengimbau dan menyarankan kepada Gubsu agar mengambil sikap tegas selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah. Kalau memang harus diberikan sanksi kepada Pemkab Tapteng, maka harus diberikan,” ujarnya melalui video pernyataan yang diterima Mistar, Kamis (9/4/2026).

Rahmansyah kemudian meminta kepada para pemimpin daerah agar tidak saling menyalahkan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala dinas, atau pihak lain.

“Kalau memang ada kepala dinas yang tidak becus atau tidak mampu, ya diganti. Tidak perlu berlarut-larut karena yang mengangkat, mengganti, atau memberhentikan OPD adalah bupati,” tuturnya.

Menurutnya, kinerja OPD merupakan cerminan arahan pimpinan daerah. Jika kebijakan pimpinan sudah tepat, maka pelaksana di lapangan harus dijalankan dengan baik.

Ia juga mengingatkan agar Pemkab Tapteng tidak menyalahkan DPRD dalam hal kebijakan anggaran. Sebab, proses penyusunan hingga penggunaan anggaran berada di tangan kepala daerah melalui peraturan kepala daerah (Perkada).

“Silakan lakukan pergeseran anggaran sesuai aturan. DPRD dalam hal ini menjalankan fungsi pengawasan, bukan sebagai pihak yang menghambat,” ujarnya.

Dilanjutkannya, “saya juga bertanya, apakah ini sengaja dibuat agar suasananya seperti ini? Kalau hujan masih banjir terus, supaya yang disalahkan presiden dan gubernur. Ini masih dugaan,” katanya.

Kepada masyarakat, ia mengimbau agar tidak memperkeruh suasana dengan opini tak mendasar. Apalagi di media sosial.

“Kepada seluruh saudaraku, semua punya hak untuk menyikapi. Tetapi jangan memperkeruh suasana, jangan menjadi pengamat politik dan praktisi hukum dadakan,” tutur Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Tapanuli Tengah itu.

Masalah lain yang menjadi perhatian Rahmansyah adalah data penerima bantuan korban bencana yang tidak tepat sasaran.

“Saya sendiri kaget, nama saya dan anak-anak saya muncul sebagai penerima bantuan. Ini tentu tidak masuk akal. Pendataan harus benar-benar akurat dan mengutamakan masyarakat yang benar-benar terdampak,” ucapnya.

Di sisi lain, justru ada warga di bantaran sungai yang tidak terdata sebagai korban.

“Utamakan masyarakat yang benar-benar terdampak. Jangan sampai yang membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menanggapi pernyataan Utusan Khusus Presiden (UKP) terkait lambatnya pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Bobby menjelaskan keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan bantuan dari pemerintah pusat, melainkan lebih pada kendala administrasi, khususnya terkait validasi data korban terdampak bencana.

Ia mengatakan, seluruh data penerima bantuan harus dikonfirmasi secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) kepala daerah sebagai dasar hukum pencairan bantuan dari pemerintah pusat.

“Masalahnya, terkadang SK kepala daerah kabupaten/kota ini lambat dikeluarkan. Padahal, kami sudah menyampaikan secara terus-menerus,” katanya kepada Mistar di Gedung DPRD Sumut beberapa waktu lalu. (hm20)