Saturday, June 27, 2026
home_banner_first
MEDAN

DPRD Mendesak Stok BBM Subsidi Ditambah di Sumut

Mistar.idSabtu, 27 Juni 2026 pukul 10.44 WIB
dprd_mendesak_stok_bbm_subsidi_ditambah_di_sumut

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti. (Foto: Ari/Mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak pemerintah khususnya PT Pertamina Patra Niaga Sumut, agar meningkatkan atau menambah stok BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Politisi Partai Amanat Nasional meminta penambahan setelah adanya persoalan antrean mengular di sejumlah SPBU yang ada di Sumut. Permintaan penambahan pertalite sekaligus menyikapi tuntutan dari ribuan massa aksi yang melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut.

“Solusinya pemerintah harus menambah stok BBM subsidi jenis Pertalite agar antrean panjang tidak terus terjadi, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya pada Mistar, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, terjadinya antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU tidak terlepas imbas dari kenaikan BBM nonsubsidi. Pasalnya, banyak masyarakat yang menggunakan BBM nonsubsidi beralih ke subsidi.

“Artinya, kebutuhan subsidi semakin meningkat. Akibatnya, kuota Pertalite jadi terganggu karena jumlah pengguna bertambah. Maka terjadilah antrean mengular,” ucapnya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya distribusi BBM subsidi merata di seluruh wilayah agar perekonomian warga tetap berjalan lancar.

“Distribusi di daerah juga harus tuntas, jangan sampai ada yang kurang. Kita mendesak Pertamina untuk memastikan hal itu. Jangan sampai masyarakat menjerit dan marah akibat sulitnya mendapatkan Pertalite. Karena, jika sudah sulit mendapatkan, risikonya akan beralih ke Pertamax dengan harga yang saat ini melambung tinggi. Ini yang harus kita hindari,” tuturnya.

Lebih jauh, ia berharap kepada masyarakat agar tidak panik membeli lebih BBM subsidi. Bahkan kata Rudi, pemerintah harus mengawasi distribusi guna menghindari penimbunan.

“Pemerintah dan para aparat penegak hukum harus mengawasi dan memastikan jangan sampai ada penimbunan BBM bersubsidi ini. Jangan sampai masyarakat marah, baru kita bisa menindaklanjutinya,” ujarnya. (hm20)



BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN