Medan, MISTAR.ID – Penerapan indikator Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang hanya berpatokan pada Desil dinilai belum mampu menggambarkan kondisi riil ekonomi masyarakat. Anggota DPRD Kota Medan, Sri Rezeki, menilai sistem tersebut perlu dievaluasi.

“Sangat banyak masyarakat mengeluhkan soal ini kepada saya. Ditambah lagi tiba-tiba ada perubahan status desil ke kategori mampu (Desil 5–10) di dalam sistem secara sepihak tanpa adanya verifikasi lapangan yang valid. Padahal kondisi riil ekonomi dan pendapatan mereka tidak ada perubahan sama sekali," ujar Sri, Sabtu (1/8/2026).

Parahnya, kata Sri, ada warga melaporkan status desilnya berada di angka 0. Padahal yang kita tahu status Desil itu 1-10.

“Ini mengindikasikan bahwa data warga belum terdaftar, belum dipetakan, atau status peringkat kesejahteraannya belum selesai diproses di dalam sistem. Ini sangat fatal,” tuturnya.

Politisi PKS ini juga mengaku banyak menemukan kasus lansia yang hidup serba kekurangan tapi masuk kategori Desil 5 ke atas.

“Kalau sudah begitu, otomatis sistem akan mencoret nama mereka dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia maupun program bantuan kesejahteraan dari pemerintah daerah. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian,” ucapnya.

Memastikan bantuan tepat sasaran, Sri meminta agar Pemko Medan melakukan evaluasi menyeluruh dan merevisi kebijakan operasional di lapangan.

“Desil tidak perlu dihapus total, tapi harus disesuaikan dengan ekonomi riil masyarakat. Sangat banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan sosial (bansos), jadi Pemko Medan harus selektif melakukan pendataan,” ujarnya.[]