Medan, MISTAR.ID

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut), Aswin Parinduri, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merespons kerusakan jalan di ruas Jembatan Merah–Muara Sona, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Menurutnya, respons cepat dari Pemprov Sumut khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur vital yang menjadi penopang aktivitas ekonomi daerah.

“Kami mengapresiasi tindakan cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Semoga anggaran yang telah dialokasikan memang tersedia dan dapat segera terealisasi, karena jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Aswin, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan, Jembatan Merah–Muara Sona merupakan jalur utama yang menghubungkan kawasan pantai barat dengan ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jalur tersebut selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat sekaligus jalur distribusi berbagai komoditas, terutama hasil pertanian.

Kerusakan jalan yang diperparah dengan kejadian tanah longsor belakangan ini dinilai tidak hanya menghambat transportasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat setempat.

“Secara ekonomi ruas ini sangat penting. Hasil pertanian dari wilayah tersebut cukup besar dan masyarakat sangat bergantung pada akses jalan ini. Jika jalannya rusak, tentu seluruh aktivitas akan ikut terdampak,” katanya.

Ia mengungkapkan, dalam pembahasan sebelumnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara tahun 2026, telah disebutkan adanya alokasi anggaran sekitar Rp6 miliar untuk pemeliharaan sejumlah ruas jalan.

Namun demikian, ia menilai kebutuhan riil di lapangan berpotensi lebih besar, terutama jika mempertimbangkan kebutuhan pembangunan jembatan tambahan serta penanganan sejumlah titik rawan longsor yang belum sepenuhnya tertangani.

Karena itu, ia membuka peluang untuk mendorong dukungan dari pemerintah pusat apabila diperlukan, khususnya dalam penanganan infrastruktur yang terdampak bencana.

“Jika memang dibutuhkan dana tambahan atau bantuan dari pemerintah pusat, tentu harus kita perjuangkan bersama. Yang terpenting akses utama masyarakat ini bisa kembali normal dan aman digunakan,” ujar anggota Komisi D DPRD Sumut itu.

Selain mengandalkan pembiayaan dari APBD, ia turut mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit.

Menurutnya, melalui komunikasi terbuka yang difasilitasi pemerintah daerah, perusahaan dapat dilibatkan dalam membantu penanganan awal, seperti membersihkan material longsor maupun memperkuat badan jalan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

“Kita bisa duduk bersama dalam semangat saling mendukung. Semua pihak tentu memiliki kepentingan agar kondisi jalan tetap baik, karena aktivitas ekonomi juga bergantung pada akses ini,” katanya.

Ia menegaskan DPRD Sumatera Utara akan terus mengawal proses penganggaran hingga pelaksanaan di lapangan agar perbaikan jalan tersebut dapat berjalan tepat waktu dan berkualitas.

Ia berharap perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar komprehensif dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat.

“Kami bersyukur atas komitmen yang sudah disampaikan. Sekarang yang terpenting adalah pelaksanaannya di lapangan. Masyarakat tentu menunggu bukti nyata,” ucapnya.