Medan, MISTAR.ID

DPRD Sumatera Utara (Sumut) sepakat membentuk forum terpadu bersama aparat penegak hukum dan elemen masyarakat. Sejumlah langkah strategis direkomendasikan, antara lain penggerebekan besar-besaran terhadap jaringan narkoba, peningkatan patroli rutin.

Meningkatnya aksi perkelahian dan konflik sosial di kawasan Belawan diduga kuat berkaitan dengan maraknya peredaran narkoba. Persoalan ini menjadi fokus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Sumut bersama aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat, Kamis (5/3/2026), di ruang Badan Anggaran DPRD Sumut.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, perwakilan Kodim 0201/Medan, serta jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Dalam forum tersebut, Ihwan Ritonga menegaskan pemberantasan narkoba menjadi kunci utama meredam konflik dan kriminalitas di Belawan.

“Kami sepenuhnya mendukung tindakan kepolisian. Narkoba adalah sumber dari banyak persoalan di Belawan, mulai dari perkelahian hingga perampokan. Para pengedar harus segera ditangkap untuk menciptakan efek jera,” ujarnya.

Ia turut menyoroti praktik prostitusi yang disebut telah berlangsung selama lebih dari satu dekade di wilayah tersebut, yang dinilai semakin memperburuk kondisi sosial masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Rosef Efendi mengungkapkan pihaknya telah mengantongi data sejumlah pengedar narkoba yang beroperasi di Belawan dan memastikan seluruh informasi akan ditindaklanjuti.

Ia menjelaskan, sejak menjabat, fokus utama kepolisian meliputi pemberantasan narkoba, kejahatan jalanan, perjudian, sabung ayam yang melibatkan anak-anak, serta konflik antarwarga.

“Ada 10 titik rawan perkelahian di Belawan dan tiga titik konflik di Medan Labuhan. Total 13 lokasi menjadi perhatian kami. Dari tiga kasus awal tahun ini, sudah 14 pelaku diamankan,” tuturnya.

Perwakilan Kodim 0201/Medan, Mayor Abdul Halim Pasaribu, menyatakan kesiapan TNI mendukung kepolisian melalui koordinasi hingga tingkat kecamatan guna menekan konflik sosial dan peredaran narkoba.

Di sisi lain, perwakilan BNNP Sumut menyebut peredaran narkoba tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga di lokasi-lokasi yang menyediakan tempat penggunaan sabu (TPS). Meski beberapa lokasi telah digerebek, praktik tersebut kerap muncul kembali, sehingga dibutuhkan pengawasan berkelanjutan.

Tokoh agama dan masyarakat yang hadir turut mendesak aparat bertindak tegas terhadap bandar dan pengedar narkoba yang dianggap sebagai pemicu utama berbagai tindak kriminal di Belawan.

Kesepakatan itu juga dilakukan melalui pembentukan Tim Terpadu Pemberantasan Kejahatan di Belawan yang melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, BNN, dan tokoh masyarakat. Forum pada RDP itu berharap semua pihak mampu menekan konflik sosial dan menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif di kawasan Belawan.