Medan, MISTAR.ID
Tingginya harga beras masih terus menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat.
Berbagai sorotan pun terus berdatangan, termasuk Komisi III DPRD Kota Medan yang membidangi ekonomi.
Guna menjaga harga beras tetap stabil, DPRD Kota Medan mengusulkan untuk memangkas birokrasi distribusi. Usulan itu disampaikan anggota Komisi III, M Khalil Prasetyo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PD Pasar Kota Medan, manajemen PT Pilar, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di ruang Komisi III, pada Selasa (5/3/24).
Baca juga:Krisis Beras Dipengaruhi Perubahan Pola Konsumsi Pangan Indonesia
“Mengurangi harga beras tinggi dengan memotong distribusi, tidak perlu memakai pihak ketiga (red PT Pilar). Artinya, Pemko Medan (PD Pasar) dapat belanja langsung ke Bulog dan mendistribusikannya pada masyarakat,” ujar Khalil.
Untuk itu, Khalil meminta agar Memorandum of Understanding (MoU) PD Pasar dengan PT Pilar ditinjau kembali. “Sebab bila menggunakan pihak ketiga pasti menambah biaya dan menyebabkan harga naik,” katanya.
Sementara Ketua Komisi III, Afif Abdillah meminta agar Pemko Medan menyikapi serius kenaikan harga beras. Sebab, kalau harga beras, gula dan minyak naik, makan akan menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Baca juga:Jelang Ramadhan, Satgas Ketapang Medan dan Polres Pelabuhan Belawan Cek Ketersediaan Beras
“Maka harus diantisipasi dan siasati pengendalian harga sembako dengan cepat. Buat formulasi strategi dan bangun sistem, apalagi menyambut Lebaran harus fokus melakukan inovasi strategi,” ungkapnya.
Afif juga mendorong Pemko Medan agar ke depannya menertibkan Peraturan Wali Kota (Perwa) dan pihaknya (DPRD) siap menggodok Peraturan Daerah (Perda).
“Untuk pemberian subsidi diharapkan jangan insidentil, namun perlu subsidi jangka panjang. Pengendalian kenaikan harga harus dilakukan dari hulu sampai hilir,” tutupnya. (rahmad/hm16)
