Mekkah, MISTAR.ID - Arab Saudi, Turki, dan Pakistan membentuk pakta pertahanan bersama yang menetapkan serangan bersenjata terhadap salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiganya. Kesepakatan ini memperkuat kerja sama keamanan tiga kekuatan Muslim di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Mengutip laporan Associated Press (AP), perjanjian yang disebut “Mecca Joint Defense Agreement” itu ditandatangani di Mekkah, Jumat (7/8/2026), oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Kesepakatan tersebut mempertemukan tiga negara dengan kekuatan strategis berbeda. Arab Saudi memiliki pengaruh besar di sektor energi dan ekonomi, Pakistan merupakan negara berkekuatan nuklir, sedangkan Turki memiliki salah satu kekuatan militer terbesar di NATO serta industri pertahanan yang berkembang pesat.

Dalam pernyataan bersama, ketiga negara menyebut perjanjian tersebut bertujuan memperkuat daya tangkal kolektif terhadap agresi dan meningkatkan kerja sama di berbagai bidang pertahanan.

“Setiap serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap semuanya,” demikian isi pernyataan tersebut.

Pakta ini lahir ketika kawasan Timur Tengah menghadapi ketidakpastian keamanan yang meningkat, termasuk perang di Iran, konflik Gaza dan Lebanon, serta ketegangan antara sejumlah negara kawasan dengan Israel.

Arab Saudi juga tengah berupaya memperluas dan mendiversifikasi kemitraan pertahanannya setelah infrastruktur vital dan fasilitas minyaknya menjadi sasaran serangan dalam konflik regional.

Sebelumnya, Arab Saudi dan Pakistan telah menandatangani pakta pertahanan bilateral yang juga menetapkan serangan terhadap salah satu negara sebagai serangan terhadap keduanya.

Meski memuat klausul pertahanan kolektif, Arab Saudi menegaskan kesepakatan terbaru tersebut bukan upaya membentuk poros militer maupun blok sektarian.

“Perjanjian ini tidak mewakili arah untuk membangun poros militer atau blok sektarian/keagamaan dan tidak terkait dengan upaya nuklir maupun perlombaan senjata,” kata pemerintah Arab Saudi.

Menurut Riyadh, kesepakatan tersebut bertujuan membangun kemampuan pertahanan yang mandiri dan berkelanjutan tanpa mengganggu hubungan strategis Arab Saudi dengan negara-negara Teluk, Arab, maupun mitra internasional lainnya.

Erdogan juga menegaskan perjanjian tersebut bersifat defensif dan tidak ditujukan kepada negara tertentu.

“Perjanjian ini menegaskan hak untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB,” kata Erdogan.

Ia mengatakan kerja sama tersebut akan mencakup bidang pertahanan, proyek industri pertahanan bersama, serta upaya memerangi terorisme.

Kesepakatan tersebut juga menandai perubahan hubungan Arab Saudi dan Turki yang sebelumnya sempat mengalami ketegangan serius, termasuk setelah pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di Istanbul pada 2018.

Kini, kedua negara semakin memperkuat hubungan di tengah perubahan konstelasi keamanan kawasan.

Pemerintah Turki menegaskan perjanjian tersebut tidak membatalkan atau menggantikan kesepakatan bilateral maupun multilateral yang telah dimiliki ketiga negara dengan negara atau organisasi lain.

Pemerintah Turki juga menyebut pakta tersebut “sepenuhnya bersifat defensif” dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyebut kesepakatan tersebut sebagai “pakta bersejarah” yang akan menjadi “perisai perdamaian” bagi ketiga negara dan komunitas Muslim secara lebih luas. (*)