Iran dan Oman Sepakat Kelola Bersama Selat Hormuz

Aktivitas kapal di Selat Hormuz. (foto: reuters/mistar)
Teheran, MISTAR.ID - Iran dan Oman dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengenai rute pelayaran di Selat Hormuz. Saat ini, kedua negara masih merampungkan rincian kerja sama untuk pengelolaan bersama jalur laut yang menjadi salah satu titik strategis perdagangan energi dunia tersebut.
Menurut laporan AFP dilansir, Kamis (6/8/2026), Iran menguasai secara de facto Selat Hormuz sejak pecahnya konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel setelah serangan militer yang dimulai pada 28 Februari lalu.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump beberapa kali menyatakan Teheran ingin mencapai kesepakatan guna membuka kembali jalur pelayaran di kawasan itu. Namun, Iran membantah klaim tersebut dan menegaskan lebih memilih membangun mekanisme pengelolaan bersama dengan Oman, negara yang berada di seberang Selat Hormuz.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan kedua pihak telah menyepakati koordinat geografis rute pelayaran yang akan digunakan.
"Koordinat geografis rute yang disepakati kedua belah pihak telah ditetapkan. Jika tidak ada campur tangan dari pihak ketiga yang menghambat proses ini, pernyataan bersama yang memuat prinsip-prinsip utama dan poin-poin kesepakatan kini sedang memasuki tahap finalisasi," ujar Baqaei, dikutip kantor berita pemerintah IRNA.
Ia menambahkan komunikasi antara Teheran dan Muscat masih terus berlangsung. Meski demikian, Baqaei menilai tercapainya kesepahaman tersebut belum otomatis membuat Selat Hormuz sepenuhnya aman bagi seluruh kapal yang melintas.
Menurutnya, ancaman terhadap keamanan jalur pelayaran masih ada akibat kehadiran militer AS di kawasan, termasuk blokade angkatan laut serta berbagai tindakan yang dinilai mengancam kepentingan Iran.
Sebelum konflik berlangsung, Selat Hormuz menjadi jalur pengiriman sekitar 20 persen ekspor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dunia. Ketidakpastian di kawasan tersebut beberapa kali memicu lonjakan harga energi global sekaligus meningkatkan tekanan ekonomi dan politik terhadap Washington untuk mendorong berakhirnya konflik.





















