Tuesday, November 10, 2026
HUKUM & PERISTIWA

Polemik PKS PT HST, Wartawan Dihubungi Orang yang Mengaku Kasat Reskrim

Mistar.idSelasa, 10 November 2026 pukul 16.28 WIB
polemik_pks_pt_hst_wartawan_dihubungi_orang_yang_mengaku_kasat_reskrim_

Pendirian PKS PT HST di Dusun III Sei Basah, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, yang menuai keberatan warga sekitar. (foto: Sembiring/Mistar)

Deli Serdang, MISTAR.ID - Polemik pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT HST di Dusun III Sei Basah, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, memunculkan persoalan baru. Seorang pria menghubungi wartawan dan mengaku sebagai Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Isral.

Dalam percakapan melalui telepon, pria tersebut menyampaikan bahwa Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad, ingin berbicara dengan seseorang bernama Hasan. Ia kemudian meminta agar Hasan segera menghubungi Kapolresta.

"Hallo. Ya, Bang. Pak Hasan, izin, Pak Kapolres mau bicara, Kombes Muhammad. Beliau minta dihubungi. Oh iya, siap, siap. Saya kirim nomornya ya. Yok," demikian petikan percakapan tersebut.

Setelah itu, penelepon mengirimkan nomor yang disebut sebagai kontak Kapolresta Deli Serdang melalui WhatsApp.

Wartawan yang menerima panggilan tersebut awalnya mencurigai komunikasi itu sebagai upaya penipuan melalui telepon atau scam. Kecurigaan muncul karena foto profil WhatsApp nomor penelepon beberapa kali berubah dan sempat menampilkan tanda pangkat Iptu.

Padahal, jabatan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang diemban perwira berpangkat Kompol.

Dalam komunikasi lanjutan, wartawan menjelaskan bahwa dirinya bukan Hasan sebagaimana yang dimaksud penelepon.

"Maaf ya, Bang. Saya kira tadi tukang nge-scam alias telepon penipuan. Sebab, foto profil Abang berpangkat Iptu, sementara yang saya tahu Abang Kompol, makanya lama saya merespons telepon Abang. Tapi, Bang, Abang salah orang. Saya bukan Hasan," ujar wartawan.

Wartawan kemudian mempertanyakan dari mana penelepon memperoleh nomor telepon pribadinya. Pria yang mengaku sebagai Kasat Reskrim tersebut menyebut nomor itu didapat dari Kepala Desa Tadukan Raga, MHD Dermawan.

Namun, saat dikonfirmasi secara terpisah, Dermawan membantah pernah memberikan nomor wartawan kepada orang tersebut.

"Waduh, Bang, udah gila lah dia itu, Bang. Apa hubungannya sama kita, Bang," tulis Dermawan melalui pesan WhatsApp.

Untuk memastikan identitas penelepon dan kebenaran pesan yang disampaikan, wartawan turut mengonfirmasi Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad.

Dalam jawaban melalui WhatsApp, Selasa (10/11/2026), Kapolresta hanya menjelaskan perkembangan penanganan persoalan PKS PT HST. Ia tidak menjawab secara langsung mengenai identitas penelepon maupun kebenaran adanya instruksi kepada Kasat Reskrim untuk menghubungi Hasan.

"Selamat siang terima kasih konfirmasinya, untuk kasus dalam pendalaman/penyelidikan Sat Reskrim, pemeriksaan saksi-saksi perkembangan kasus akan diinfokan Kasat Reskrim dan Kasie Humas," tulisnya.

Hingga berita ini ditulis, identitas orang yang menghubungi wartawan tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, keberadaan PKS PT HST menuai keberatan warga. Penolakan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, seperti polusi asap, kebisingan, dan bau dari aktivitas pabrik.

Keberatan itu dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 7 Mei 2026 yang ditandatangani sekitar 60 kepala keluarga (KK). Dokumen tersebut dilengkapi NIK dan fotokopi KTP warga serta telah disampaikan kepada unsur Muspika STM Hilir, manajemen perusahaan, dan Pemerintah Desa Tadukan Raga.

Sekretaris Kecamatan STM Hilir, Arifin, membenarkan adanya keberatan tersebut. Ia mengaku telah mengetahui persoalan itu sejak masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Tadukan Raga.

Persoalan PKS PT HST juga menjadi perhatian setelah dilaporkan terjadi dua kecelakaan kerja dalam beberapa bulan terakhir.

Seorang pekerja berinisial AD, warga Kecamatan Pantai Labu, dilaporkan meninggal dunia setelah diduga tercebur ke dalam wadah perebusan buah kelapa sawit berisi air panas. Peristiwa tersebut disebut terjadi sekitar Agustus 2026.

Sementara pekerja lainnya, Soni Irawan Pane, warga Dusun III Sei Basah, dilaporkan mengalami luka bakar serius pada bagian kaki.

Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga pekerja PKS PT HST telah dimintai keterangan oleh personel Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polresta Deli Serdang pada Kamis (5/11/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah personel kepolisian mendatangi Dusun III Sei Basah dan kantor desa sebelum membawa ketiga pekerja tersebut ke Polresta Deli Serdang untuk dimintai keterangan.

Kepala Desa Tadukan Raga, MHD Dermawan, sebelumnya membenarkan kedatangan personel kepolisian dan menyebut tiga warganya dibawa untuk menjalani pemeriksaan.

Kanit Tipiter Satreskrim Polresta Deli Serdang, Iptu Andik Wiratika, saat dikonfirmasi menyatakan penyelidikan atas kematian pekerja tersebut masih berlangsung.

"Masih dalam proses lidik ya, Bang," tulisnya melalui pesan WhatsApp.

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad, sebelumnya juga mengarahkan agar penjelasan lebih lanjut mengenai penanganan perkara disampaikan oleh Kasat Reskrim.

"Nanti Kasat Reskrim yang menjelaskan ya," tulisnya.

Sementara itu, Direktur Utama PKS PT HST, Hasanuddin, telah diupayakan untuk dikonfirmasi, tetapi belum berhasil dimintai tanggapan.

Seorang warga setempat mempertanyakan belum adanya kejelasan atas keberatan masyarakat dan penanganan kecelakaan kerja tersebut, sementara pabrik masih beroperasi.

"Paten kali PKS itu. Surat keberatan warga belum ada kejelasan dan kasus pekerja meninggal juga sedang diselidiki polisi, tetapi pabrik tetap beroperasi. Kami mempertanyakan apakah tidak perlu ada penghentian sementara untuk kepentingan penyelidikan," ujarnya.

Masyarakat berharap kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyelidikan, termasuk memastikan identitas orang yang menghubungi wartawan dan mengaku sebagai Kasat Reskrim.

Selain itu, pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan menindaklanjuti keberatan warga serta mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan, lingkungan hidup, dan keselamatan kerja. (*)