Medan, MISTAR.ID

Kondisi ekonomi global yang kian memanas akibat ketegangan di Selat Hormuz mulai memberikan tekanan nyata pada sektor industri di Sumatera Utara (Sumut).

Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Ferial Mutyara, memperingatkan adanya ancaman "bom waktu" berupa penurunan kapasitas produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) jika situasi harga energi tidak segera disikapi.

Dida menjelaskan meskipun komponen plastik terdampak oleh kenaikan harga bahan baku impor (Naptha), ancaman paling serius justru datang dari lonjakan harga energi secara keseluruhan.

Menurutnya, industri rumah tangga (household), makanan-minuman, hingga produk perawatan diri (toiletries) saat ini sangat bergantung pada plastik yang bahan bakunya merupakan turunan minyak bumi (Naptha). Masalahnya, Indonesia masih menjadi importir neto minyak.

"Mayoritas bahan baku plastik itu sumbernya dari impor. Dampaknya besar terutama ke industri UKM yang menggunakan kemasan plastik. Pemerintah tidak bisa menentukan arah harganya karena kendali ada di pasar global," katanya kepada Mistar, Jumat (8/5/2026).

Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Kadin Sumut mendorong pemerintah untuk segera menciptakan roadmap substitusi bahan baku pembungkus, seperti memperkuat pengolahan kembali limbah plastik dan mengalihkan komposisi pembungkus dari plastik ke bahan berbasis kertas atau serat alam yang produksinya ada di dalam negeri.

"Ini tidak bisa cepat karena bangun pabrik butuh waktu dua tahun. Perlu ada sinkronisasi antara pusat dan daerah agar dampaknya tidak langsung signifikan ke pelaku usaha," tuturnya.

Ia menekankan bahwa korelasi ancaman PHK lebih kuat disebabkan oleh kenaikan harga energi seperti solar industri yang kini menyentuh angka Rp30.000 per liter. Biaya operasional yang meroket ini tidak selalu bisa diserap oleh pasar.

"Bagi perusahaan yang produksinya tidak terserap pasar karena harga makin mahal, otomatis akan ada pengurangan kapasitas produksi. Imbasnya adalah pengurangan tenaga kerja. Ini korelasi yang nyata," ujarnya.

Saat ini, industri di Sumut dinilai masih dalam tahap "kaget" dan melakukan penyesuaian karena efek perang di Hormuz baru berjalan sekitar tiga bulan. Namun, ia memprediksi dampak signifikan akan terlihat jelas dalam kurun waktu 3 hingga 6 bulan ke depan.

"Dalam jangka 3 hingga 6 bulan itu cepat bagi industri. Jika buying power masyarakat tidak ada dan harga energi tetap tinggi, penurunan kapasitas produksi pasti terjadi. Itu pasti berujung pada PHK. Ini bom waktu yang harus segera diantisipasi," ucapnya.

Pihak Kadin berharap pemerintah segera mengambil langkah taktis untuk menjaga daya beli masyarakat agar roda industri manufaktur di Sumut tidak terhenti total.