Jakarta, MISTAR.ID
Beredar rumor dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepunyaan beberapa tokoh penting seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani pun buka suara terkait hal itu, dan meminta anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk secepatnya melaksanakan evaluasi.
“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan semua pihak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,” paparnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (19/9/24).
Baca juga:Pemadanan NIK-NPWP di Siantar-Simalungun Capai 257.124 Wajib Pajak
Bendahara Negara itu menyebut, nantinya hasil evaluasi bakal disampaikan oleh DJP dan tim Information Technology (IT).
“Nanti akan diutarakan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT Kemenkeu,” ucap Sri Mulyani.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo menanggapi singkat terkait dugaan kebocoran data NPWP. “Kita dalami dulu,” sebutnya.
Rumor sangkaan kebocoran data muncul usai pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto membeberkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, nomor handphone (HP), email, dan lainnya.
Baca juga:Kanwil DJP Sumut II : 78 Persen Pemadanan NIK-NPWP
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sebesar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain,” ujar Teguh di akun X @secgron.
Dia juga memposting tangkapan layar di Breach Forums. Di foto itu ada nama Bjorka menjadi user tertanggal 18 September 2024.
Seluruhnya ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data itu dihargai senilai US$ 10 ribu atau sebesar Rp152,96 juta (kurs Rp 15.296).
“NPWP kepunyaan Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tutur Teguh. (dtk/hm16)
