Jakarta, MISTAR.ID
Di dalam kebijakan energi nasional, Pemerintah Indonesia mempunyai prioritas yang diarahkan kepada penggunaan energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan.
Upaya yang dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang dalam kebijakan energi nasional ditargetkan sebesar 23 persen di tahun 2025.
Pemerintah melihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, pangsa EBT dalam bauran energi nasional menunjukkan peningkatan di tahun 2022, di mana pemanfaatan EBT dalam bauran energi nasional sekitar 12,3 persen.
Pemerintah juga tidak memungkiri meski terjadi peningkatan, namun angka tersebut masih di bawah target 23 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih besar untuk bisa mencapai target 23 persen pada 2025.
Baca juga :Â Sumber Energi Terbarukan yang Dimiliki ASEAN Sangat Besar
Selain itu, Indonesia juga mempunyai target jangka menengah untuk bisa menurunkan emisi di tahun 2030 yang target awalnya sebesar 29 persen ditingkatkan menjadi 31,9 persen dengan usaha sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan dari internasional.
Sektor energi merupakan sektor kedua penghasil emisi terbesar setelah sektor kehutanan. Pemerintah mempunyai target untuk bisa menurunkan emisi pada 2030 sebesar 358 juta ton CO2. Sedangkan untuk jangka panjang mempunyai target untuk bisa menuju net zero emission (NZE) pada 2060 dengan upaya sendiri, bahkan bisa lebih cepat dengan dukungan internasional
Dengan demikian, pemanfaatan EBT menjadi salah satu program andalan untuk mencapai target jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Di samping itu, juga diperlukan program-program lainnya seperti mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), mandatory bioefuel, dan penerapan energi efisiensi.
Agenda strategis
Dengan memegang Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia dapat memainkan peran penting untuk mendorong agenda-agenda strategis yang menjadi kepentingan Indonesia.
Pada 6-7 Mei 2023 di Jakarta, telah dilakukan pertemuan Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Council/AECC) ke-22. Pertemuan itu merupakan persiapan untuk pembahasan dalam KTT ke-42 ASEAN yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya terkait isu-isu di bidang ekonomi (pilar ekonomi).
Dalam  kesempatan itu, para menteri sepakat untuk mendukung dua dokumen inisiatif Indonesia untuk diadopsi oleh para kepala negara di KTT ke-42 ASEAN, salah satunya ialah ASEAN Leaders’ Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem yang akan menjadi panduan kerja sama dan kolaborasi untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang aman, efisien, dan berkelanjutan di kawasan.
Baca juga :Â Sri Mulyani Dorong Peran JICA dalam Penyediaan Energi Terbarukan RI Makin Besar
Sementara pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Presiden Jokowi menyatakan ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia sehingga hilirisasi industri menjadi kunci.
KTT ke-42 ASEAN pun mengadopsi Deklarasi Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik Kawasan, yang mana Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN bertugas untuk mengawasi seluruh penerapannya.
Dalam deklarasi tersebut, para pemimpin menyebut ASEAN berkomitmen membangun ekosistem kendaraan listrik regional yang melibatkan seluruh negara anggota. Seluruh negara anggota ASEAN mendukung adopsi agenda kendaraan listrik dan pengembangan industri kendaraan listrik di negara-negara ASEAN.
Selain itu, para pemimpin juga berkomitmen membangun ASEAN sebagai hub produksi global bagi industri kendaraan listrik guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ruang kebijakan negara-negara anggota ASEAN dalam memanfaatkan keunggulan komparatif.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa estimasi pasar kendaraan listrik di Indonesia mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2027. Sebagai pemilik 23 persen cadangan nikel dunia, Indonesia sedang mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir.
Untuk program penggunaan kendaraan listrik tersebut, Indonesia juga memanfaatkan mobil listrik sebagai kendaraan operasional selama penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN untuk personel keamanan, delegasi hingga kepala negara.
Ditargetkan produksi mobil listrik mencapai 600 ribu unit dan 2,45 juta sepeda motor listrik per tahun pada 2030 dengan pengurangan total emisi karbondioksida 3,8 juta ton. (Antara/hm19)
