Pematang Siantar, MISTAR.ID
Sejumlah pemborong atau rekanan di Kota Pematang Siantar mengaku kesulitan mendapatkan material batu padas yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek pembangunan yang tengah dikerjakannya.
Hal itu tidak dibantah oleh Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Pematang Siantar Teddy Silalahi yang dikonfirmasi terkait penyebab dan akibat dari sulitnya mendapatkan material batu padas, Kamis (1/12/22).
“Ini memang sudah biasa, karena Pemerintah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun sering menayangkan pekerjaan di penghujung tahun, sehingga mengakibatkan tingginya permintaan yang tidak sepadan dengan pengadaannya,” tuturnya.
Artinya, dijelaskan Teddy, bahwa saat ini banyak pengerjaan proyek yang bersamaan, terutama irigasi dan drainase yang dominan menggunakan material batu padas.
Baca Juga:Proyek Tahun Jamak Pembangunan Jalan Sumut Capai 10,5 Persen
“Permintaan batu padas yang cukup banyak, tidak mampu memenuhi kebutuhan,” ujarnya.
Hal itu, lanjut Teddy, berimplikasi kepada harga yang semakin tinggi dan muatan batu padasnya yang diangkut juga semakin sedikit.
“Karena rekanan tidak bisa memaksakan volume sebagaimana biasanya, ada sajapun batunya sudah syukur,” sebutnya.
Situasi yang tidak bisa sekaligus memesan batu padas sesuai volume yang dibutuhkan, kata Teddy, berdampak kepada masa pengerjaan yang semakin bertambah.
“Tentunya ini berakibat kepada waktu pengerjaan. Sebenarnya, di samping batu padas, semen juga merangkak naik,” ungkapnya.
Baca Juga:PUTR Siantar Mulai Proyek Februari 2023, Ini 6 Poin Hasil Pembahasan Komisi III
Bukan hanya semen, kata Teddy, pelaksanaan proyek di penghujung tahun yang sudah biasa terjadi dari tahun ke tahun itu juga berdampak ke tukang dan gajinya.
“Apalagi seperti tahun ini, di Kota Pematang Siantar proyek APBD induk dan PAPBD bersamaan dilaksanakan, tukang sangat sulit ditemukan, yang setengah tukang pun jadi dipakai, sehingga gajinya pun ikut naik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Teddy memohon agar ke depannya, pelaksanaan proyek tidak di penghujung tahun.
“Sebab, ketika waktu pengerjaannya mepet, tentunya pengawasannya juga tidak maksimal. Kenapa? Karena di waktu yang bersamaan, pengawas yang harusnya mengawasi lapangan, masih juga harus bekerja untuk mematok atau mempersiapkan lahan pekerjaan yang lain,” cecarnya.
Baca Juga:Dinas PUTR Sebut Proyek Bisa Berproses di Februari 2023, Anggota DPRD akan Kirim Bunga Papan
Jadi, kata Teddy, dampak dari pelaksanaan proyek di penghujung tahun itu juga tidak hanya berdampak kepada material, tukang, dan masa pekerjaannya.
Bahkan, pengawasannya pun akan kurang maksimal.
“Itu makanya kita selalu berharap agar pelaksanaan proyek tidak dilakukan di penghujung tahun. Dampak risiko yang perlu dijaga itu terlalu banyak,” jelasnya.
Sehingga, lanjut Teddy, kalau bisa pengerjaan proyek irigasi dilaksanakan di awal tahun.
Baca Juga:Oknum Kades di Dairi Suplai Kayu untuk Proyek Bangunan 30 Unit BSRS
“Kalau proyek dilaksanakan merata mulai awal tahun, secara global kita bisa menata perekonomian di rantai jasa konstruksi, mulai dari pengusahanya, pekerjanya, jasa angkutannya, logistiknya, dan pekerjaan sampingan lainnya yang membantu terlaksananya proyek juga akan bisa merata,” paparnya.
Pelaksanaan proyek di akhir tahun, kata Teddy, akan ada banyak pekerja yang beralih profesi menjadi sopir angkutan kota, juru parkir dan lainnya.
“Karena memang, kalau pekerjaan tidak ada mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan September, mau tidak mau, demi dapurnya, pekerja bangunan dan yang lainnya akan mencari pekerjaan lain. Tukang kita ada yang beralih jadi sopir,” bebernya.(ferry/hm10)
