Pematang Siantar, MISTAR.ID
Komisi I DPRD Kota Pematang Siantar merespon tudingan yang menyebutkan relawan Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan (TKSK) telah mengintimidasi masyarakat penerima manfaat bantuan sosial untuk memilih salah satu partai politik.
Dugaan intimidasi itu diungkapkan Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Untuk Perubahan (Gemuruh) saat berunjuk rasa di Kantor Wali Kota beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi I, Andika Prayogi Sinaga kepada Mistar.id, mengaku akan segera memanggil Dinas Sosial untuk mengklarifikasi terkait isu tersebut.
Baca juga:Â Aksinya Tak Direspon, Massa Gemuruh Lempar Telur Busuk ke Kantor Wali Kota Siantar
“Kami dari Komisi 1 akan segera melakukan rapat dengan rekan kerja Dinas Sosial,” ujar Andika, Jumat (2/2/24).
Ia meminta Wali Kota Susanti Dewayani memberikan sanksi atau teguran terhadap oknum-oknum nakal yang mengintimidasi masyarakat.
“Maka dari itu kami berharap kalau memang sudah mempunyai bukti yg akurat tidak usah menunggu lama lagi untuk memberikan sanksi kepada oknum petugas relawan yg melakukan kecurangan,” ucapnya.
Politisi Partai Hanura ini berharap, tahun politik tidak dinodai dengan kelakuan oknum-oknum relawan.
“Karena relawan PKH penerima PKH dan pemerintah kota harus tegak lurus dalam mensukseskan Pemilu tahun 2024 ini,” katanya.
Baca juga:Â Massa Gemuruh Gelar Aksi Bakar Ban di Depan Kantor Wali Kota Siantar
Sebelumnya puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Untuk Perubahan (Gemuruh) di depan Kantor Wali Kota Pematang Siantar, Senin (29/1/24).
Mereka meminta Wali Kota, Susanti Dewayani mengevaluasi relawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Presidium Gemuruh, Chotibul Umam mengatakan, masyarakat penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT) diintimidasi relawan di kelurahan untuk berbelanja di e-Warung.
Akibatnya warga merasa tidak nyaman dan meminta intimidasi tersebut dihentikan. (Gideon/hm22)
