Medan, MISTAR.ID (10/8/2026) - Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias menjadi perhatian pihaknya, khususnya pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2027.

Hal itu dikatakan politikus Golkar tersebut pasca-Komisi D DPRD Sumut ikut turun melihat kondisi infrastruktur di Kepulauan Nias bersama Gubernur Bobby Nasution pada pekan lalu.

“Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias tentunya menjadi perhatian kami. Pemerintah Provinsi Sumut tentunya harus merekomendasikan anggaran infrastruktur yang optimal terhadap pembangunan di Nias,” ujarnya kepada Mistar saat dikonfirmasi, Senin (10/8/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil tinjauan pihaknya, yakni Komisi D, pembangunan infrastruktur jalan menjadi perhatian utama untuk dilakukan pembangunan. Pasalnya, ia menilai hal tersebut menjadi jantung pertumbuhan ekonomi masyarakat Nias.

“Selain pembangunan jalan, ada beberapa perhatian penting bagi kami yang harus dilakukan di Nias, salah satunya pembangunan gudang penampung dan penyimpanan berbagai logistik maupun pasokan di pelabuhan yang ada di Nias,” katanya.

Menurutnya, pembangunan gudang di pelabuhan tersebut sangat penting dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan, begitu juga pada kesiapsiagaan jika terjadi bencana dan tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias.

“Komisi D tentunya mendukung upaya-upaya tersebut. Khususnya kami di Badan Anggaran siap mendukung dan menjadi perhatian kami. Tentunya ini tidak terlepas dari komitmen dan sinergi eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, selama pihaknya ikut turun di Kepulauan Nias, mayoritas aspirasi dan keluhan masyarakat yakni keterbatasan infrastruktur. Untuk itu, pihaknya memastikan Komisi D siap membantu realisasi anggaran untuk pembangunan di sana.

Lebih jauh, ia menyatakan bahwa pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung seluruh program Gubernur Bobby Nasution untuk melepas status Kepulauan Nias sebagai wilayah 3T.

“Kita harus mendukung Gubernur Bobby Nasution untuk melepas status Nias dari wilayah 3T (tertinggal). Ini menjadi tanggung jawab dan amanah kita bersama untuk terus berada di tengah denyut nadi seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kepulauan Nias,” tuturnya. (hm27)