Medan, MISTAR.ID (7/9/2026) - Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut), Rapidin Simbolon, menyampaikan instruksi dari Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kadernya yang mengemban tanggung jawab sebagai kepala daerah maupun pimpinan legislatif kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas politik di tengah berbagai dinamika nasional.

Kepada Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, ia meminta untuk tetap fokus pada upaya pemulihan pascabencana. Ia juga menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan di Tapanuli Tengah untuk membantu Masinton dalam tugas-tugas pemulihan ini.

Selain itu, ia memberikan arahan serupa kepada para pimpinan DPRD, baik ketua maupun wakil ketua di berbagai kabupaten dan kota, meminta mereka menjaga iklim politik yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, diminta untuk bekerja sama dengan Wali Kota Medan, Rico Waas, meskipun terdapat perbedaan sikap terkait Pilkada serentak 2024; Wong Chun Sen secara khusus diminta untuk menjaga stabilitas politik di kota tersebut.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, merincikan instruksi Rapidin Simbolon agar Wong Chun Sen menjaga komunikasi politik dengan Wali Kota Medan. Wali Kota harus didukung dan dilindungi selama ia bekerja untuk rakyat.

“PDI Perjuangan tidak boleh terlibat dalam gerakan politik yang menghambat Wali Kota menjalankan tugasnya. Secara khusus, partai tidak boleh berpartisipasi dalam langkah politik apa pun untuk memakzulkan Wali Kota,” ujarnya melalui keterangan yang diterima Mistar, Senin (7/9/2026).

Instruksi Rapidin Simbolon juga berlaku bagi Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan, terkait penjagaan stabilitas politik di Karo. Ia menegaskan, kader PDIP tidak boleh memelopori gerakan politik untuk mengganggu Bupati Karo, meskipun mereka menjadi lawan politik dalam Pilkada serentak 2024.

“Bupati harus didukung selama ia bekerja untuk rakyat, dan partai tidak boleh terlibat dalam gerakan politik apa pun yang bertujuan memakzulkan Bupati Karo,” tegasnya.

Hal yang sama berlaku bagi Ketua DPRD Tapanuli Utara (Taput) terkait hubungan politik mereka dengan Bupati Tapanuli Utara, meskipun mereka merupakan rival politik dalam Pilkada serentak 2024.

Selain itu, ia mengatakan hal serupa berlaku bagi Ketua DPRD Kota Pematang Siantar terhadap sosok Wali Kota, yang merupakan lawan politik PDI Perjuangan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

“Di tengah berbagai bencana alam yang melanda bangsa, PDI Perjuangan tidak akan memicu gejolak politik, meskipun partai tersebut memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukannya,” tuturnya.

Instruksi tersebut disampaikan menyikapi pada pekan kedua bulan September 2026, bangsa Indonesia menghadapi berbagai kondisi alam yang terus berubah.

“Setelah gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT), kini kita juga harus menghadapi kebakaran hutan akibat ulah manusia yang belum berhasil dipadamkan,” katanya.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada peristiwa erupsi gunung berapi yang terjadi secara bersamaan. Pasalnya, dari Sumut dilaporkan bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menaikkan status Gunung Sinabung di Kabupaten Karo menjadi Level III (Siaga) pada hari Minggu (6 September 2026) pukul 12.00 WIB. (hm27)