Labura, MISTAR.ID - Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025, sebagai indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Hanura, Faisal Tambunan, dalam Sidang Paripurna DPRD Labura dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/7/2026).

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Hanura menyatakan SILPA yang besar tidak dapat dimaknai hanya sebagai bentuk efisiensi anggaran, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

"Karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta kompetensi aparatur agar anggaran dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran," ujarnya.

Selain itu, Hanura juga menyoroti belum meratanya pembangunan di Kabupaten Labura. Menurut fraksi tersebut, infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, penerangan jalan umum, serta penataan kawasan masih menjadi persoalan di berbagai kecamatan.

Bahkan, Kecamatan Kualuh Hulu yang merupakan ibu kota Kabupaten Labura dinilai belum mencerminkan wajah kemajuan daerah. Penataan kawasan dan kualitas infrastrukturnya dinilai masih jauh dari representatif sebagai pusat pemerintahan.

Atas kondisi tersebut, Hanura meminta Pemkab Labura menjadikan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama dengan mengalokasikan anggaran yang lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah, terutama di ibu kota kabupaten.

Hanura juga mendorong pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan. Efisiensi anggaran, menurut fraksi itu, tidak cukup hanya dilakukan melalui pengurangan belanja operasional, tetapi harus disertai evaluasi terhadap struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemerintah diminta mengkaji kemungkinan perampingan atau penggabungan OPD yang memiliki fungsi serupa, serta merasionalisasi unit kerja yang dinilai kurang efektif. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban birokrasi, memperluas ruang fiskal daerah, dan mengarahkan APBD lebih besar untuk pembangunan serta pelayanan publik.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai Hanura menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labura Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan tersebut diberikan dengan catatan agar Pemkab Labura menjadikan seluruh rekomendasi DPRD sebagai dasar perbaikan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.

Fraksi Hanura juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten agar setiap kebijakan dan penggunaan APBD benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Sebagai informasi, pada TA 2025 terdapat SILPA sebesar Rp95,99 miliar lebih dari jumlah pendapatan sebesar Rp1,11 triliun lebih. Belanja yang terealisasi sebesar Rp1,061 triliun lebih.

Sidang paripurna DPRD Labura dipimpin Ketua Rimba Bertuah Sitorus didampingi Wakil-wakil Ketua yaitu H Arli Simangunsong dan Enduard Silver Sitorus. Hadir Wakil Bupati H Samsul Tanjung, Sekdakab Hj Susi Asmarani dan pimpinan OPD.