Labura, MISTAR.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (9/7/2026).

Pendapat akhir fraksi yang diketuai Ir HM Tampubolon itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sardo Sianturi. Berdasarkan hasil pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD), fraksi menilai masih terdapat penggunaan anggaran yang belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

"Fraksi PDI Perjuangan menilai masih banyak penggunaan anggaran yang belum berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu kami meminta Bupati memberikan perhatian serius kepada OPD terkait agar setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara," ujar Sardo.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkab Labura meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program agar setiap alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, fraksi mendorong pemerintah daerah mempercepat penyelesaian persoalan lahan pertanian yang berada di kawasan hutan melalui koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian.

Di bidang pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerataan pembangunan antar kecamatan dan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Labura.

Dalam rekomendasinya, fraksi juga menekankan agar setiap program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar melanjutkan pola perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya.

Meski memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2025 untuk diproses lebih lanjut, dengan harapan seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.