Dairi, MISTAR.ID – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution prihatin atas terancamnya populasi ikan pora-pora (ikan bilih) di perairan Danau Toba. Persoalan tersebut diduga dipicu penangkapan yang masif berdasarkan pengaduan masyarakat.

Sebagai langkah antisipasi, Gubernur Sumut telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.5.6/3697/2026 tentang pengendalian penangkapan ikan pora-pora di perairan Danau Toba.

Bobby meminta tujuh bupati di kawasan Danau Toba, yakni Simalungun, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Karo, segera melaksanakan ketentuan tersebut sekaligus melakukan pengawasan terpadu

Ditegaskan, upaya pengendalian pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan memiliki nilai ekonomis tinggi di Danau Toba. Jika itu diabaikan maka ikan dengan nama Mystacoleucus padangensis itu hanya tinggal nama.

Pada 2020, ikan pora-pora dinilai berada dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) dengan kategori Vulnerable (VU). Status tersebut menunjukkan spesies belum berada di ambang kepunahan, tetapi mengalami tren penurunan populasi dan berada dalam kondisi rentan.

Penangkapan berlebihan dan tidak terkendali (overfishing), termasuk penggunaan ukuran mata jaring yang lebih kecil dari ketentuan, menyebabkan ikan berukuran anakan ikut tertangkap sehingga mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.

Penangkapan di muara sungai yang menjadi habitat pemijahan (spawning ground) juga dinilai mempercepat penurunan stok ikan. Faktor lain seperti pencemaran air danau serta keberadaan spesies predator atau invasif turut memperparah kondisi.

Dalam rangka pengendalian pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, pemerintah kabupaten diminta mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kelestarian ikan pora-pora di perairan Danau Toba.

Langkah tersebut antara lain berperan aktif dalam mengendalikan penangkapan ikan pora-pora, melindungi habitat pemijahan, serta menjamin keberlanjutan ekonomi nelayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para bupati juga diminta membuat Surat Edaran Bupati, menetapkan Peraturan Bupati, membentuk tim pengawasan terpadu, serta menindak tegas setiap pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan juga diminta dilakukan bersama perangkat daerah yang membidangi perikanan dan lingkungan hidup serta kepolisian. Upaya tersebut diharapkan mendorong partisipasi aktif lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, media, peserta didik, komunitas, dan seluruh unsur masyarakat.

Bupati Dairi Vickner Sinaga, saat dikonfirmasi Mistar melalui WhatsApp, Rabu (12/8/2026), terkait pembuatan Surat Edaran Bupati, mengaku setuju dan akan segera menerbitkan surat edaran tersebut.

Sementara itu, warga Kecamatan Silahisabungan mengakui populasi ikan bilih atau ikan pora-pora di perairan Danau Toba wilayah Silahisabungan sedikit mengalami penurunan hingga terancam punah.

Hal senada disampaikan Camat Silahisabungan Iwan Simarmata saat dikonfirmasi Mistar melalui telepon dan WhatsApp, Rabu (12/8/2026).

Menurut Iwan, berdasarkan informasi dari warga, populasi ikan pora-pora di daerah tersebut sudah tergolong terancam punah. Salah satu penyebabnya diduga perkembangan biak ikan pora-pora tidak lagi maksimal sejak keberadaan ikan louhan.

"Kalau menurut warga kita, populasi ikan pora-pora sudah terancam punah. Penyebabnya ya ikan louhan, kata warga, sebab ikan louhan ikan karnivora pemakan daging," kata Iwan.

Ditanya mengenai Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara tentang pengendalian penangkapan ikan pora-pora (ikan bilih) di perairan Danau Toba, Iwan mengaku belum menerima SE tersebut, baik dari Pemerintah Kabupaten Dairi maupun pihak lainnya.