Medan, MISTAR.ID (1/9/2026) – Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara (Sumut), Abdul Rahim Siregar, kembali mendorong Gubernur Bobby Nasution untuk segera menetapkan sekretaris daerah (Sekda) definitif agar tata kelola pemerintahan dan pembangunan berjalan secara optimal.

Menurutnya, posisi Sekda bukan sekadar pejabat administratif, melainkan memegang peran sentral dalam memastikan kebijakan kepala daerah diwujudkan menjadi program-program yang terkoordinasi dan tepat sasaran.

"Penunjukan Sekretaris Daerah definitif akan memberikan kepastian serta memperkuat kewenangan dalam perumusan kebijakan. Posisi ini sangat strategis, termasuk perannya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," ujarnya kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).

Ia berharap Bobby Nasution segera memulai proses seleksi untuk posisi Sekda definitif sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Pasalnya, ia menilai Sumut membutuhkan sosok Sekda yang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman birokrasi yang memadai, serta mampu bekerja secara padu dengan seluruh instansi pemerintah daerah.

Di sisi lain, ia menilai kebutuhan Sekda definitif menjadi semakin mendesak mengingat tantangan pembangunan yang dihadapi Sumut kian meningkat. Pasalnya, Sumut dituntut tidak hanya untuk melaksanakan program secara efektif, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas fiskal serta mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah.

"Kami berharap dapat memiliki tim yang benar-benar siap bekerja sama dengan gubernur dalam melaksanakan program-programnya," tegasnya.

Ia mencatat bahwa target peningkatan APBD Sumut memerlukan dukungan birokrasi yang kuat dan profesional. Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah perlu menggali sumber pendapatan baru, mengoptimalkan aset daerah, serta meningkatkan kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Hal ini khususnya mencakup optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, serta pendayagunaan aset daerah, sumber pendapatan baru, dan BUMD untuk meningkatkan pembayaran dividen," katanya.

Ia turut menyoroti peran Bank Sumut yang telah menerima suntikan modal. Ia menegaskan bahwa peningkatan penyertaan modal ini harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.

"Kami tidak ingin lagi dividen Bank Sumut hanya berkisar di angka Rp350 miliar. Dengan adanya suntikan modal, kami berharap nilainya dapat melampaui Rp400 miliar," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai penunjukan Sekda definitif merupakan elemen krusial dalam membangun koordinasi pemerintahan yang lebih kuat. Nantinya, kata dia, Sekda diharapkan mampu menggerakkan birokrasi serta memastikan pelaksanaan program pembangunan yang konsisten, pengelolaan anggaran yang efektif, dan optimalisasi potensi ekonomi Sumut.

“Justru itulah sebabnya diperlukan seorang Sekretaris Daerah definitif. Kami membutuhkan sosok yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan membantu gubernur dalam mewujudkan program-program pembangunan bagi masyarakat Sumut,” tuturnya. (hm27)