Taput | MISTAR.ID – Bupati Taput Drs. Nikson Nababan, M.Si didampingi Sekda Indra Sahat Simaremare menerima Hasil Survey Kepatuhan Pelayanan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 yang diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Sumatera Utara Abyadi Siregar, Kamis (13/2/20).
“Ombudsman bertugas mengawasi pelayanan publik oleh instansi pemerintah termasuk pihak-pihak yang dibiayai negara. Tujuannya adalah untuk mencegah mall administrasi dan mendorong peningkatan pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” jelas Abyadi .
Dijelaskan juga bahwa Survey tahun 2019 di Taput pada OPD Dinas Dukcatpil, Dinas Kesehatan, Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perijinan dan Dinas Sosial dengan hasil akumulasi belum memuaskan (zona merah).
“Rendahnya kepatuhan pelayanan publik kemungkinan akan mengakibatkan mall administrasi sehingga rentan kepada indikasi korupsi,” katanya.
Menanggapi hasil survei ini, Bupati minta setiap OPD untuk semakin meningkatkan kualitas kerjanya. “Sistem kinerja OPD terkait harus lebih transparan, setiap OPD harus memiliki ruang tunggu dan petugas informasi serta penerima pengaduan, standard pelayanan harus terpublikasi dan ditempelkan di kantor. Saya tunggu laporan hasil tindak lanjut dalam bulan ini,” tegas Bupati. (freddy/fernando/hm05)
Penulis: Freddy/Fernando
Editor: Edrin
