Simalungun, MISTAR.ID

Kabar tak sedap muncul tatkala dimasa penghujung jabatan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara melaporkan bupati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun laporan yang dilayangkan FMPB Sumut ke KPK berlangsung pada bulan 2 Juli 2024 lalu, dengan beberapa hal yang telah dilaporkan seperti rumah mewah seluas 4 hektar di Tiga Runggu yang tidak tertera dalam daftar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHPK) tahun 2023.

Selain itu juga, FMPB juga melaporkan lahan peternakan ayam di kawasan Perdagangan. Bahkan juga kegiatan dari pembangunan strategis di wilayah Kabupaten Simalungun.

Baca juga: Temuan BPK, Pemkab Simalungun Pakai Dana Rp 4,6 M Tak Sesuai Aturan

“Apa yang kita laporkan merupakan hasil penelusuran, sebagian harta milik beliau termasuk rumah mewah di Simalungun dan lahan peternakan ayamnya tidak terdaftar di LHKPN,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat FMPB Sumut M Ritonga, Jumat (5/7/24).

Dijelaskannya lagi, selain rumah dan juga lahan peternakan ayamnya. FMPB juga turut melaporkan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Simalungun. Adapun dugaan korupsi tersebut berupa program hibah jalan daerah KSPN Danau Toba di wilayah Simalungun dengan nilai kontrak Rp12.092.895.000 bersumber dari APBD tahun 2022.

Kemudian, peningkatan jalan jurusan Tambun Rea Huta II Sipolha Kecamatan Pematang Sidamanik Bersumber dari DAK tahun 2022 senilai Rp16.730212.000.000, lalu rehabilitasi jaringan irigasi di Kampung Melayu/Hubuan (130 Ha) Kecamatan Tanah Jawa (DAK) di Dinas PUTR Simalungun Rp1.524.291.840 TA 2023.

Baca juga: Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga Lecehkan Lembaga DPRD, Anggota Dewan Ajukan Interpelasi

“Kemudian dugaan korupsi pembangunan pusat daur ulang sampah di Dinas Lingkungan Hidup Simalungun TA 2022 sebesar Rp2,8 miliar. Pembangunan MCK Di BPBD Kabupaten Simalungun TA 2021 sebesar Rp24 miliar.